Ilustrasi ujian (Halo.co.in) Ilustrasi ujian (Halo.co.in)
Jumat, 5 Januari 2018 06:55 WIB Sunartono/JIBI/Harian Jogja Pendidikan Share :

USBN Inisiaif Badan Standar Nasional Pendidikan

Kamis (4/1/2018) Prosedur Operasi standar (POS) USBN belum diterima dari pusat

Solopos.com, JOGJA-Kepala Disdikpora DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) merupakan inisiatif Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), yang akan mengujikan semua mapel dengan nama USBN.

Tahun sebelumnya, USBN ini dinamakan Ujian Sekolah/Madrasah (USM). “Itu memang rencana dari BSNP, nggak ada persoalan, karena selama ini 25% soal pada USM yang selama ini diujikan lebih tinggi nilanya dan anak-anak lebih mudah mengerjakan soal [dari pusat] itu dibanding yang 75% [soak dari daerah],” terangnya, Kamis (4/1/2018).

Oleh karena itu, pihaknya meyakini, jika soal USBN SD tersebut dibuat pusat, maka siswa di DIY relatif mampu mengerjakan. Pasalnya, memiliki pengalaman dari ujian sekolah sebelumnya ketika mengerjakan soal dari pusat meski hanya 25%, dinilai lebih mudah dibandingkan soal yang dibuat daerah.

“Selama ini 25% soal dari pusat itu tingkat kesulitannya lebih rendah dibandingkan yang disiapkan sekolah [daerah], sehingga tidak perlu ada kerisauan pada anak-anak,” ujar dia.

Baca juga : DIY Siapkan USBN Delapan Mapel

Aji mengakui sosialisasi ke sekolah terkait pelaksanaan USBN ini baru dimulai karena arahan dari pusat juga relatif baru. Bahkan hingga Kamis (4/1/2018) Prosedur Operasi standar (POS) USBN belum diterima dari pusat. Pihaknya baru akan segera menggencarkan sosialisasi jika POS itu diterima daerah.

“Sebetulnya tidak ada persoalan karena bagi sekolah dan siswa tinggal mengerjakan saja, soalnya disiapkan MGMP bersama dengan pusat,” kata dia.

Terkait biaya percetakan soal USBN, kata Aji, juga belum diketahui secara pasti, entah menjadi tanggung jawab daerah atau pusat. Namun, jika dibebankan kepada APBD jelas belum disiapkan karena yang disiapkan baru untuk tiga mapel seperti tahun sebelumnya. Menurutnya, jika pusat memiliki ide penerapan USBN harusnya diikuti dengan dana untuk mencetak.

“Jika pusat tidak ada dan APBD juga tidak, nanti sekolah akan diberi master untuk menggandakan, dicetak sekolah masing-masing, toh sekolah sudah ada dana baik dari APBD maupun BOS,” kata dia.

Terpisah Kepala SDN Giwangan, Jogja Siyam Mardini menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan beberapa desain persiapan untuk pelaksanaan USBN. Meski demikian, POS USBN merupakan materi yang sangat dibutuhkan sekolah sebagai dasar hukum untuk menentukan langkah persiapan.

“Persiapan sudah kita desain, kami masih menunggu POS ujian dulu, karena supaya ada dasar hukum. Sosialisasi dari dinas sudah ada, tetapi kami tetap menunggu POS-nya dulu, karena ini termasuk baru,” jelas dia.

Beberapa langkah yang dipersiapkan, antara lain menambah jam pelajaran untuk mapel yang sebelumnya tidak masuk dalam ujian sekolah. Sejumlah guru yang mapelnya masuk dalam USBN relatif baru, seperti SBK, Penjaskes akan dilibatkan dalam berbagai persiapan.

“Kemudian guru olahraga yang dulu belum dilibatkan, saat ini akan dilibatkan untuk persiapan. Selain itu, kami mengharapkan ada juknis persentase USBN ini menjadi penentu kelulusan. Kalau sebelumnya boleh menentukan kelulusan sendiri seperti tahun lalu, 40 persen ujian [sekolah] dan 60 persen rata-rata nilai rapor,” jelas dia.

lowongan pekerjaan
PT.SEJATI CIPTA MEBEL, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….