Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (Instagram-@ganjar_pranowo) Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (Instagram-@ganjar_pranowo)
Jumat, 5 Januari 2018 18:50 WIB Imam Yuda S./JIBI/Semarangpos.com Semarang Share :

PILKADA 2018
Ganjar Tegaskan Penetapan Calon di Pilgub Jateng Tak Terpengaruh Kasus E-KTP

Pilkada 2018 disongsong PDIP dengan memberikan rekomendasi terhadap calon yang diusung, termasuk di Pilgub Jateng.

Solopos.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, menegaskan tak ada hubungan antara pemanggilan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP) dengan belum turunnya rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kepada calon yang diusung untuk pilkada atau Pilgub Jateng 2018.

Dewan Pimpinan Partai (DPP) PDIP pada Kamis (4/1/2018) memutuskan sejumlah nama calon yang diusung dalam Pilkada 2018 di beberapa daerah. Dari beberapa daerah yang diumumkan itu, hanya Jawa Barat (Jabar), Sumatra Utara (Sumut) dan Jateng yang belum diputuskan nama calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang akan diusung partai berlambang kepala banteng tersebut.

Banyak yang menganggap belum turunnya rekomendasi untuk Pilgub Jateng dari PDIP itu menunggu perkembangangan kasus e-KTP yang dikait-kaitkan dengan salah satu kader di Jateng, yakni Ganjar. Meski demikian, Ganjar membantah kabar itu. Ia menilai belum turunnya rekomendasi PDIP untuk Pilgub Jateng hanyalah persoalan teknis dan tak ada sangkut pautnya dengan kasus e-KTP.

“Enggak ada hubungannya. Kemarin [Kamis] itu belum diputuskan hanya masalah teknis. Sabar saja, tunggu saja 7 Januari [Minggu] nanti,” ujar Ganjar seusai menghadiri acara groundbreaking pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di Sawah Besar, Semarang, Jumat (5/1/2018).

Ganjar menyebutkan saat ini dirinya memang mendapat panggilan dari KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus e-KTP dengan tersangka anggota DPR dari Fraksi Golkar, Markus Nari. Pemeriksaan itu semula akan digelar Selasa (2/1/2018). Namun, Ganjar tidak dapat memenuhi panggilan KPK karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dengan kapasitas sebagai gubernur.

“Saya sudah meminta izin untuk tidak datang ke KPK dan minta penjadwalan ulang. Kapan pun saya siap dipanggil, kalau perlu sekarang juga siap,” tutur Ganjar.

Sementara itu, menanggapi pernyataan anggota DPR, Fahri Hamzah, yang menyebutkan bahwa ada pejabat yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan kasus e-KTP, politikus PDIP itu enggan berkomentar panjang lebar. “Saya sudah lama kenal dengan Fahri, mungkin dia hanya ingin sekadar memberikan testimoni,” tutur alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogja itu.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

 

lowongan pekerjaan
SMK CITRA MEDIKA SRAGEN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Haul dan Risalah Maulid Simtuddurar

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (09/01/2018). Esai ini karya Muhammad Dalhar, alumnus Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret dan anggota Jemaah Ahbabul Musthofa. Alamat e-mail penulis adalah mbahdalhar7@gmail.com Solopos.com, SOLO–Haul Habib Ali kembali digelar….