SOLOPOS.COM - Seorang warga melintasi jembatan darurat yang terbuat dari bambu di lokasi longsor Dusun Ketelo, Desa Tegalrejo, Kecamatan Gedangsari, Kamis (14/12/2017). (Irwan A. Syambudi/JIBI/Harian Jogja)
Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Krido Suprayitno menyatakan penanganan musibah di DIY sudah tersistem dengan baik
Harianjogja.com, JOGJA–Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Krido Suprayitno menyatakan penanganan musibah di DIY sudah tersistem dengan baik.
Ia mengungkapkan dengan skema manajemen kedaruratan, lalu masa transisi untuk menuju masa pemulihan sampai bulan April. Setelah itu memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilengkapi dengan database serta kewenangan masing-masing pemerintah, baik pusat, tingkat satu dan dua.
“Agar bisa semaksimal mungkin. Supaya dalam penanganan tidak terjadi kondisi lapangan yang tercecer. Database dan skema pembiayaan yang di minta DPRD tadi langsung saya tayangkan untuk bahan koordinasi esekutif dan legislatif,” ucapnya melalui pesan pendek, Kamis (4/1/2018).
Sebelumnya, DPRD DIY merasa gemas dengan penanganan bencana di Bumi Mataram. Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, baik di level Provinsi maupun pemerintah tingkat dua, dianggap belum mampu menjawab tantangan yang ada. Sebab, penanganan bencana belum terkoordinasi dengan baik.
Salah satu yang dipersoalkan adalah keluhan dari kabupaten dan kota yang merasa tidak punya dana untum penanganan musibah.
Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto mengungkapkan, ada hal yang cukup kontradiktif dalam pengakuan tersebut.
Pasalnya saat Pemda DIY mengevaluasi APBD kabupaten/kota, ada pemerintah tingkat dua yang mengaku tak memiliki dana untuk penanganan musibah, tapi menganggarkan uang sebanyak Rp160 miliar untuk kesejahteraan pegawai.
Menanggapi hal ini, Krido mengatakan Pemda DIY sudah mendorong kabupaten dan kota agar memaksimalkan APBD-nya masing-masing. Ia menyatakan evaluasi APBD bisa dijadikan momen untuk mengoptimalkan penanganan bencana.
“Sudah ada surat Gubernur DIY [Sri Sultan HB X] kepada bupati dan wali kota agar bisa mengoptimalkan dana APBD-nya untuk penanganan bencana di masing-masing wilayah,” tutupnya.