Tim dari Angkasa Pura I membongkar paksa rumah warga terdampak Bandara Kulonprogo namun belum dibongkar oleh pemiliknya, Senin (27/11/2017) pagi. (Uli Febriarni/JIBI/Harian Jogja) Tim dari Angkasa Pura I membongkar paksa rumah warga terdampak Bandara Kulonprogo namun belum dibongkar oleh pemiliknya, Senin (27/11/2017) pagi. (Uli Febriarni/JIBI/Harian Jogja)
Jumat, 5 Januari 2018 13:20 WIB Uli Febriarni/JIBI/Harian Jogja Kulon Progo Share :

Paguyuban Penolak Penggusuran Bantah Ingin Audiensi dengan Bupati Kulonprogo dan Angkasa Pura

Relawan yang berencana melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten maupun Angkasa Pura I bukanlah relawan yang dinyatakan sebagai bagian dari gerakan PWPP-KP

 
Solopos.com, KULONPROGO-Hubungan Masyarakat Paguyuban Warga Penolak Penggusuran-Kulonprogo (PWPP-KP), Agus Widodo menegaskan bahwa, relawan yang berencana melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten maupun Angkasa Pura I bukanlah relawan yang dinyatakan sebagai bagian dari gerakan PWPP-KP.

Baca juga : BANDARA KULONPROGO : Relawan Diharap Tidak Memperkeruh Suasana

Ia menyatakan, sejauh ini PWPP-KP tidak pernah ada rencana untuk beraudiensi dengan Bupati, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Angkasa Pura atau pihak lain membahas pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Ia memastikan, PWPP-KP tidak mengenal mereka, kendati pihaknya mempersilakan relawan-relawan tadi menyatakan bahwa mereka menolak NYIA.

“Monggo itu hak mereka, PWPP-KP tidak pernah merekomendasikan ataupun menyuruh relawan untuk beraudiensi. Kalau cuman mengatasnamakan relawan, itu bukan relawan kami,” kata dia, Jumat (5/1/2018).

Agus yang merupakan warga penolak NYIA dari Desa Palihan tersebut menambahkan, ada syarat tertentu yang ditetapkan dan diikuti bagi setiap orang untuk bisa menjadi relawan bersama PWPP-KP.

PWPP-KP tidak pernah melihat asal organisasi seseorang yang menyatakan diri ingin menjadi relawan, melainkan melihat mereka sebagai perseorangan.

Karena, organisasi apapun yang diikuti oleh orang tersebut atau siapapun dia, apabila ada prinsip yang bertentangan dengan garis perjuangan PWPP-KP, maka PWPP-KP tidak akan mengakui mereka sebagai relawan.

“Kalau bertindak sendiri sekehendak mereka, itu sudah menyimpang dari rencana PWPP-KP, yang jelas PWPP-KP punya aturan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kulonprogo, Triyono pada Rabu (3/1/2018) mengatakan,  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo bersedia dan membuka diri, terhadap munculnya rencana audiensi yang akan dilakukan oleh bersama mahasiswa dan aktivis penolak NYIA.

Lewat pertemuan itu diharapkan, Bupati Kulonprogo dapat memberikan pencerahan dan informasi yang benar kepada peserta audiensi. Sehingga informasi yang dipahami oleh mahasiswa dan aktivis juga bisa membawa langkah mereka menjadi proporsional.

“Setelah audiensi, mereka [mahasiswa dan aktivis] bisa menginformasikan ke warga mengenai apa yang disampaikan oleh Bupati. Tapi tidak minta untuk memberi tahu warga agar warga mau [melepas aset], kami hanya menyampaikan informasi dan tahapan yang benar,” imbuhnya.

lowongan pekerjaan
Penerbit Ziyad Visi Media, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….