Ilustrasi bencana alam angin kencang. (JIBI/Harian Jogja/Dok.) Ilustrasi bencana alam angin kencang. (JIBI/Harian Jogja/Dok.)
Jumat, 5 Januari 2018 11:40 WIB I Ketut Sawitra Mustika/JIBI/Harian Jogja Kota Jogja Share :

Ini yang Bikin Geram Dewan DIY soal Penanganan Bencana

Ada daerah yang mengaku tidak punya dana bencana tapi anggarkan belanja pegawai ratusan miliar.

Solopos.com, JOGJA–DPRD DIY mengaku gemas dengan penanganan bencana di Bumi Mataram. Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), baik di level provinsi maupun pemerintah tingkat dua, dianggap belum mampu menjawab tantangan yang ada. Sebab, penanganan bencana belum terkoordinasi dengan baik.

Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto mengatakan salah satu indikator tidak tertatanya penanganan bencana terlihat dari data, baik kerusakan, kerugian dan lain sebagainya, yang terus bermunculan jauh setelah peristiwa Siklon Tropis Cempaka.

“Makanya DPRD DIY meminta BPBD DIY agar bersungguh-sungguh mengonsolidasikan akibat musibah lalu dan kemudian tim reaksi cepat kabupaten/kota mendata secara rapi. Sehingga jangan sampai di tengah jalan muncul data baru. Itu problem dalam pendataan dan menjadi pekerjaan BPBD tingkat dua,” ucapnya seusai Tindak Lanjut Rapat Kerja Badan Anggaran tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Banjir di DPRD DIY, Kamis (4/1/2018).

Permasalahan lain yang membuat Inung, sapaan akrab Arif, merasa gusar adalah pengakuan pemerintah daerah yang selalu merasa tidak punya dana terkait penanganan bencana. Menurutnya, ada hal yang cukup kontradiktif dalam pengakuan tersebut.

Ia menyatakan saat Pemda DIY mengevaluasi APBD kabupaten/kota, ada pemerintah tingkat dua yang mengaku tak memiliki dana untuk penanganan musibah, tapi menganggarkan uang sebanyak Rp160 miliar untuk kesejahteraan pegawai.

“Provinsi kemudian mengatakan alokasi ini [bencana] terlalu kecil, tapi untuk dimensi ini [kesejahteraan pegawai] sangat besar, melebihi provinsi. Walaupun pegawainya memang cukup banyak,” ucapnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, pola komunikasi antara BPBD tingkat satu dan dua tidak terjalin dengan baik sehingga penanganan musibah terkesan gubrayakan.

Padahal, semestinya penanganan bencana saat ini harus rapi, terkonsolidasi dengan baik dan didukung data yang valid. “Melalui momentum bencana lalu kami harapkan ke depan ada konsolidasi yang lebih baik.”

Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung berharap Pemda DIY bisa mengawal semua tahap penanganan bencana dengam baik. Selain itu, ia juga mengatakan DPRD DIY menginginkan matrik kewajiban untuk memetakan mana kerusakan akibat bencana yang menjadi wewenang kabupaten, provinsi dan pusat. “Jangan sampai ada satu yang tidak ada di ketiganya,” kata dia.

lowongan pekerjaan
SUMBER BARU BEJEKI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Haul dan Risalah Maulid Simtuddurar

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (09/01/2018). Esai ini karya Muhammad Dalhar, alumnus Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret dan anggota Jemaah Ahbabul Musthofa. Alamat e-mail penulis adalah mbahdalhar7@gmail.com Solopos.com, SOLO–Haul Habib Ali kembali digelar….