SOLOPOS.COM - Tim dari Angkasa Pura I membongkar paksa rumah warga terdampak Bandara Kulonprogo namun belum dibongkar oleh pemiliknya, Senin (27/11/2017) pagi. (Uli Febriarni/JIBI/Harian Jogja)
PWPP-KP memiliki aturan khusus kepada perseorangan atau organisasi yang ingin ikut menjadi relawan penolak New Yogyakarta International Airport (NYIA)
Harianjogja.com, KULONPROGO-Hubungan Masyarakat Paguyuban Warga Penolak Penggusuran-Kulonprogo (PWPP-KP), Agus Widodo mengungkapkan, PWPP-KP memiliki aturan khusus kepada perseorangan atau organisasi yang ingin ikut menjadi relawan penolak New Yogyakarta International Airport (NYIA) bersama PWPP-KP.
Baca juga : Paguyuban Penolak Penggusuran Bantah Ingin Audiensi dengan Bupati Kulonprogo dan Angkasa Pura
“Untuk menjadi relawan, kami tidak mengenal organisasi, kami lebih mengenal ke sosok orangnya, bukan organisasi mereka berasal. Kalau ada prinsip mereka yang berbeda dengan PWPP-KP, bertindak sendiri dan menyimpang, maka kami tidak mengakui,” tegas Agus, Jumat (5/1/2018).
Di kesempatan yang sama, ia merespon adanya kabar yang menyatakan, ada sejumlah pihak yang mengaku relawan penolak NYIA akan beraudiensi dengan Pemkab, Bupati dan Angkasa Pura perihal NYIA.
Menurut dia, relawan tersebut tidak mewakili suara hati PWPP-KP dan tidak dikenal. Selain itu PWPP-KP tidak memungkiri akan memasukkan mereka dalam daftar hitam, apabila terbukti melakukan hal di luar ketentuan sikap PWPP-KP, sekalipun mengaku-aku sebagai relawan penolak NYIA.
“Perlu digarisbawahi, PWPP-KP tidak pernah memiliki rencana bertemu dengan siapapun. Kami tidak pernah menyuruh dan merekomendasikan relawan untuk beraudiensi,” ujarnya.
Sebelumnya, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kulonprogo, Triyono pada Rabu (3/1/2018) mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo bersedia dan membuka diri, terhadap munculnya rencana audiensi yang akan dilakukan oleh bersama mahasiswa dan aktivis penolak NYIA.
Lewat pertemuan itu diharapkan, Bupati Kulonprogo dapat memberikan pencerahan dan informasi yang benar kepada peserta audiensi. Sehingga informasi yang dipahami oleh mahasiswa dan aktivis juga bisa membawa langkah mereka menjadi proporsional.
“Setelah audiensi, mereka [mahasiswa dan aktivis] bisa menginformasikan ke warga mengenai apa yang disampaikan oleh Bupati. Tapi kami tidak minta untuk memberi tahu warga agar warga mau [melepas aset], kami hanya menyampaikan informasi dan tahapan yang benar,” imbuhnya.