Wisatawan berteduh di bawah rimbunnya pepohonan di Pantai Baron, Desa Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul, Minggu (31/12/2017). (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja) Wisatawan berteduh di bawah rimbunnya pepohonan di Pantai Baron, Desa Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul, Minggu (31/12/2017). (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja)
Rabu, 3 Januari 2018 13:40 WIB David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja Gunung Kidul Share :

Tak Mau Nuthuk dan Bikin Kecewa, Harga Makanan Diseragamkan

Pedagang Pantai Baron seragamkan harga makanan dan minuman.

Solopos.com, GUNUNGKIDUL–Pedagang di Pantai Baron, Desa Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul, sejak lima tahun lalu menyeragamkan harga makanan. Kesepakatan itu dibentuk agar pelancong tidak kecewa saat berkunjung. Berikut laporan wartawan Harian Jogja David Kurniawan.

Hari terakhir 2017, dua setengah jam lewat tengah hari, Pantai Baron penuh sesak oleh ribuan orang. Sebagian besar mereka bermain di pantai, tak sedikit yang hanya melihat-lihat ombak-ombak berkejaran dari kejauhan dengan duduk-duduk di bawah rimbunnya pepohonan supaya tidak kepanasan.

Dari pengerasa suara di area parkir, wara-wara melantang nyaring, “Selamat datang para pengunjung di kawasan Pantai Baron. Selamat bersenang-senang dan terus berhati-hati saat bermain air. Bagi wisatawan yang ingin menikmati hidangan, silakan datang ke warung-warung makan yang telah tersedia. Pedagang telah menyeragamkan harga. Rp10.000 untuk bakso, mi ayam, soto, nasi goreng telur hingga nasi rames telur. Kelapa muda Rp10.000 sampai Rp12.000 per butir. Mudah-mudahan pengunjung puas dan tidak kecewa saat makan di Pantai Baron.”

Itu adalah pengumuman yang disampaikan Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Baron Hadi Supomo. Dalam sehari ia menyiarkan informasi daftar harga makanan dan minuman hingga enam kali, tetapi pada Minggu kemarin hanya  empat kali. “Kami peduli dengan wisata di Pantai Baron, sejak lima tahun lalu dibuat harga yang seragam,” kata dia memberikan penjelasan kepada Harian Jogja.

Setiap bakul wajib mematuhi keputusan tersebut. Pria 64 tahun itu pun mempersilakan pengunjung yang merasa ditipu melapor ke tempat informasi. Pengaduan akan dijadikan dasar untuk menegur pedagang yang mematok harga seenaknya.
“Sampai sekarang belum ada yang komplain, jadi aturan yang disepakati bersama tidak dilanggar,” ujar Hadi.
Penyeragaman harga itu tidak menyeluruh, hanya berlaku untuk nasi rames, soto, bakso, dan mi ayam. Ongkos makan seafood diserahkan kepada masing-masing pedagang. Kendati demikian, lanjut Hadi, Pokdarwis Pantai Baron telah mengimbau kepada penjual makanan laut untuk mencantumkan harga di setiap daftar menu. “Harga juga berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada yang merasa dirugikan,” ucap dia.

Kala wisatawan masuk ke sebuah warung, pedagang langsung menyodorkan daftar menu lengkap dengan daftar harga. “Kami sudah sepakat, jadi itu harus kami jalankan,” kata Suti, pemilik kedai makan di Pantai Baron.
Keseragaman harga ini dapat berubah sewaktu-waktu karena tergantung harga kebutuhan pokok di pasar. Namun demikian, perubahan harus melalui proses musyawarah dengan seluruh pedagang yang berjumlah 480-an orang.

“Di sini ada empat kelompok pedagang dan setiap Selapan [sistem kalender Jawa dengan retang waktu 35 hari] masing-masing pedagang ada pertemuan. Kalau ada usulan perubahan harga makanan, akan dimusyawarahkan bersama,” kata Hadi.
Kesepakatan bersama itu sangat membantu pelancong membuat ancar-ancar makanan apa yang akan mereka santap sesuai dengan sangu yang mereka miliki.

“Dengan begini, pembeli tidak akan kecewa karena sudah tahu harga sejak awal,” kata Supratti, wisatawan asal Wonogiri, Jawa Tengah. (david@harianjogja.com)

lowongan pekerjaan
PT.SEJATI CIPTA MEBEL, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….