Petugas memasang papan peringatan di The Lost World Castle (TLWC), Cangkringan karena melanggar Kawasan Rawan Bencana (KRB) III pada Selasa(5/12/2017). (Sekar Langit Nariswari/JIBI/Harian Jogja) Petugas memasang papan peringatan di The Lost World Castle (TLWC), Cangkringan karena melanggar Kawasan Rawan Bencana (KRB) III pada Selasa(5/12/2017). (Sekar Langit Nariswari/JIBI/Harian Jogja)
Rabu, 3 Januari 2018 11:40 WIB Sekar Langit Nariswari/JIBI/Harian Jogja Kota Jogja Share :

Pesta Kembang Api di TLWC Sleman Ternyata Menimbulkan Masalah

Kembang api di TLWC dinilai rusak program pengendalian aktivitas KRB.

Solopos.com, JOGJA–Pesta kembang api dengan 300 tembakan di objek wisata ilegal The Lost World Castle, Petung, Cangkringan, Sleman dinilai merusak upaya pengendalian aktivitas manusia di Kawan Rawan Bencana (KRB) tersebut.

Pengedalian aktivitas ini sendiri berkaitan dengan upaya mitigasi risiko jangka panjang. Kepala Seksi Gunung Merapi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Jogja, Agus Budi Santoso mengatakan hal ini juga rawan menjadin contoh buruk yang kemudian ditiru masyarakat. “Apalagi arealnya di sana, yang aktivitasnya sebenarnya perlu dikendalikan,” katanya Selasa (2/1/2018).

Ia mengatakan pengendalian aktivitas di kawasan tersebut sebenarnya juga berkaitan dengan bangunan dan manusianya. Dengan demikian, ketika ada bahaya maka resiko yang harus dijalani dalam batas minimal.

Menurutnya, harus ditinjau lebih jauh apakah areal itu masuk dalam wilayah konservasi atau tidak. Jikapun tidak, secara pemahaman umum juga harua dipahami jika kembang api sedemikian banyaknya tentu beresiko apalagi di kawasan banyak pepohonan sehingga mungkin merusak lingkungan.

Baca juga : The Lost World Castle Kini Terlarang untuk Wisatawan

Sebelumnya, ia juga menyoroti jika obwis buatan itu melanggar zonasi dan sudah menjadi perhatian masyarakat. Aturan yang lembek beresiko memicu tindakan serupa dari masyarakat dengan dalih ekonomi.

Pengedalian aktivitas di sekitar Gunung Merapi sebenarnya sedang dilakukan dengan penyusunan peta kolaboratif dan zonasi yang melibatkan pemerintahan wilayah terkait. Dona Saputra Ginting, Kepala Sub Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang Bappeda Sleman mengataka peta kolaboratif diperlukan untuk menyamakan persepsi juga menyusun detail aturan sebagai dasar operasional termasuk kegiatan wisata.

Wisata yang diharapkan benar ada di area KRB 3 ialah wisata alam dan budaya, salah satunya seperti labuhan merapi. “Dua jenis wisata ini lebih aman karena hanya dilakukan di siang hari dan waktu-waktu tertentu,” tandasnya. Aktivitas malam hari di daerah rawan bencana sendiri coba dilakukan dengan seminimal mungkin selama ini.

lowongan pekerjaan
PT.SEJATI CIPTA MEBEL, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….