Sebagian ruas Jl. dr. Moewardi Solo ditutup karena ada proyek penunjang pembangunan flyover Manahan, Minggu (22/10/2017) siang. (Irawan Sapto Adhi/JIBI/Solopos) Sebagian ruas Jl. dr. Moewardi Solo ditutup karena ada proyek penunjang pembangunan flyover Manahan, Minggu (22/10/2017) siang. (Irawan Sapto Adhi/JIBI/Solopos)
Rabu, 3 Januari 2018 06:35 WIB Irawan Sapto Adhi/JIBI/Solopos Solo Share :

FLYOVER MANAHAN SOLO
Dishub Minta Pembangunan Dimulai di Utara Rel, Ini Alasannya

Dishub Solo meminta agar pembangunan flyover Manahan dimulai di sisi utara rel.

Solopos.com, SOLO – Dinas Perhubungan (Dishub) Solo mengusulkan kepada siapa pun kontraktor pemenang lelang pembangunan jalan layang (flyover) Manahan untuk melakukan pekerjaan mulai dari sisi utara rel terlebih dulu.

Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dishub Solo, Ari Wibowo, menjelaskan alasan Dishub mengusulkan hal tersebut meminimalkan dampak gangguan lalu lintas. Dia mengatakan jika flyover dibangun dari sisi selatan terlebih dahulu, diprediksi ada lebih banyak masyarakat yang terganggu. (Baca: Pembangunan Flyover Manahan Molor hingga setelah Tahun Baru)

Jalanan di sisi selatan perlintasan sebidang Manahan lebih banyak dilalui kendaraan termasuk kendaraan umum. “Kami usul pembangunan di sisi utara karena di sisi selatan ada angkutan umum massal yakni BST koridor 2 yang cukup terganggu jika langsung dilakukan pekerjaan. Kalau dari utara kan bus BST koridor 4 belum beroperasi. Anak sekolah juga termasuk jadi pertimbangan. Dampak gangguan lalu lintas kami nilai bisa ditekan lebih maksimal jika pembangunan dari utara dulu,” jelas Ari saat diwawancarai Solopos.com, Selasa (2/1/2018).

Ari menyampaikan bahkan jika kontraktor bersedia membangun flyover Manahan dari sisi utara terlebih dulu, Dishub bakal meminta kepada mereka untuk tetap menyediakan jalur bagi kendaraan. Dishub tidak mau jalanan Kota Solo di utara perlintasan sebidang Manahan menjadi buntu saat dibangun flyover.

Dia menyarankan agar kontraktor menjebol median Jl. M.T. Haryono di selatan bundaran Manahan saat mulai membangun terowongan di utara perlintasan sebidang Manahan. Dishub juga meminta terowongan itu mesti bisa digunakan untuk lalu lintas ketika kontraktor mulai melakukan pekerjaan lain di sisi utara. (Baca: Simulasi Rekayasa Lalu Lintas Pembangunan Flyover Manahan Solo Digelar 3 Hari)

“Karena belum ada pemenang lelang, kami baru memberikan masukan kepada PPK [Pejabat Pembuat Komitmen] proyek pembangunan flyover Manahan. Kalau bisa arus lalu lintas saat dibangun jangan sampai ditutup. Misalnya, utara rel. Nanti kalau bisa dikerjakan terowongan dulu. Saat pembuatan terowongan, di utara lokasi terowongan harus dibuka untuk lalu lintas. Kalau sampai buntu kan kasihan, arus lalu lintas kacau,” jelas Ari.

Ari menyampaikan belum adanya pemenang lelang membuat Dishub juga belum bisa membuat skema manejeman dan rekayasa lau lintas untuk diberlakukan selama pembangunan flyover Manahan. Dishub membutuhkan kepastian skema pembangunan flyover lebih dahulu dari pemenang lelang tersebut untuk menentukan skema rekayasa lalu lintas.

Dia menjelaskan setidaknya butuh waktu sepekan bagi Dishub untuk membuat skema manajemen dan rekayasa lalu lintas setelah mendapatkan kepastian skema pembangunan. Berdasarkan pantauan Solopos.com dari laman lpse.pu.go.id, proses lelang proyek pembangunan flyover Manahan kini baru memasuki tahap evaluasi penawaran.

Masih ada beberapa tahap lagi yang mesti dilalui sampai proses penandatanganan kontrak, antara lain upload berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah hasil lelang, dan surat penunjukan penyedia barang/jasa. Penandatanganan kontrak dijadwalkan 10 Januari 2018.

lowongan pekerjaan
Penerbit Ziyad Visi Media, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….