SOLOPOS.COM - Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (doc. Solopos.com)
KPK harus bersingergi dengan kepolisian dan kejaksaan
Harianjogja.com, JOGJA-Tahun 2018 kerap disebut sebagai tahun politik. Pasalnya, 171 daerah akan menggelar pilkada secara serentak. Proses tahapan Pemilu 2019 juga sudah akan mulai diproses.
Manuver politik kotor yakni politik uang dinilai masih menjadi ancaman bagi demokrasi. Oleh karena itu, penegak hukum diminta lebih jeli dan bisa semakin bersinergi satu sama lain.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan, kontestasi politik di Indonesia sangat mahal. Bukan rahasia lagi, jika seseorang hendak mencalonkan diri, entah sebagai kepala daerah maupun anggota DPR, mesti menyiapkan modal kapital dalam jumlah besar.
“KPK dan lain-lain harus hati-hati. Politik kita mahal. Biasanya caleg [calon legislatif] pertempurannya pake uang, kalau berdasarkan pengalaman di masa lalu,” ujarnya di Kompleks Kepatihan, Selasa (2/1/2018).
Karena itulah ia menganggap KPK harus jeli dalam menangani money politic. Mahfud juga menyarankan lembaga anti rasuah itu agar bersingergi dengan kepolisian dan kejaksaan, sebab jika sendirian, KPK akan sulit memonitor? seluruh Indonesia.