SOLOPOS.COM - Ilustrasi pelayanan di kantor BPJS Kesehatan. (JIBI/Solopos/Antara)
Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat dengan cakupan 95% disanggupi Jateng tercapai pada 2018.
Semarangpos.com, JAKARTA — Jawa Tengah diklaim BPJS Kesehatan telah menyatakan kesanggupan memenuhi cakupan semesta atau universal health coverage (UHC) pada 2018 ini. Status itu hanya akan tercapai jika terpenuhi cakupan 95% penduduknya terkaver kepesertaan BPJS Kesehatan, atau menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Kesanggupan Jateng memenuhi cakupan semesta atau universal health coverage (UHC) pada 2018 itu diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris di kantor Jakarta, Selasa (2/1/2018). Selain Jateng, ada dua provinsi lain yang juga telah menyampaikan kesanggupan senada, Jambi dan Jawa Barat.
Dipaparkannya, hingga akhir 2017, sudah tiga provinsi, 67 kabupaten, dan 24 kota mencapai cakupan semesta atau 95% penduduknya tercakupi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). “Suatu hal yang luar biasa di akhir tahun 2017, kami mengapresiasi tiga provinsi, 67 kabupaten, 24 kota yang sudah mencapai minimal 95% penduduknya menjadi peserta BPJS Kesehatan, yang sebenarnya ditargetkan pada 2019,” kata Fachmi Idris.
Fachmi menjelaskan bahwa target cakupan semesta atau universal health coverage (UHC) pada 2019 ialah paling sedikit 95% dari seluruh penduduk Indonesia sudah tercakupi program JKN-KIS. Namun pada awal 2018, tiga provinsi yaitu Aceh, DKI Jakarta, dan Gorontalo sudah mencapai target UHC lebih dulu.
Selain itu, Fachmi juga menjelaskan sudah ada tiga provinsi, 59 kabupaten, dan 15 kota lainnya yang berkomitmen untuk mencapai cakupan semesta pada 2018. Ketiga provinsi yang berkomitmen untuk mencapai cakupan semesta pada 2018 adalah Provinsi Jambi, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Dia menerangkan BPJS Kesehatan memiliki konsep mencapai cakupan semesta yang dimulai dari capaian tiap kabupaten-kota. Bahkan Fachmi mengatakan akan memulainya dari wilayah yang lebih kecil yaitu di kecamatan. “Kalau kita mulai UHC dimulai dari kabupaten-kota lambat laun ini akan terus bergerak. Bila perlu kalau satu tahun ini kota itu belum UHC, kita buat kecamatan UHC,” ucap Fachmi.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya