SOLOPOS.COM - Deretan tenda pedagang kaki lima (PKL) berdiri di Jl Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (22/12/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Galih Pradipta)
Anies Baswedan menutup jalan demi PKL Tanah Abang. Namun, Kemenhub meminta pemda membuka kembali jalan itu.
Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mendorong seluruh pemerintah daerah mengembalikan fungsi dan manfaat jalan untuk kepentingan transportasi. Sebaliknya, Pemprov DKI Jakarta justru menutup satu ruas jalan di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat untuk dijadikan tempat berdagang PKL.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan jalan sebaiknya digunakan sebagaimana fungsinya, yakni untuk sarana transportasi.
“Jadi, menurut saya, ya kita optimalkan, bahkan saya ingin juga mendorong para daerah untuk mengembalikan fungsi jalan untuk kepentingan transportasi,” kata Budi, Jakarta, Sabtu (23/12/2017). Baca juga: PKL Diistimewakan, Pedagang di Pasar Tanah Abang Mengeluh Sepi.
Dia menjelaskan, tidak menjadi persoalan jika pemerintah daerah menggunakan jalan untuk acara-acara seperti car free day atau hari bebas kendaraan. Tentunya, penutupan itu tidak setiap hari dilakukan.
Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup jalan dan memberikan ruang bagi pedagang kaki lima untuk berjualan di Tanah Abang, Jakarta dinilai telah melanggar Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU No. 38/2004 tentang Jalan. Baca juga: Soal PKL Tanah Abang, Anies Diprotes Warga, Tapi Dipuji Lulung.
Akademisi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno, mengatakan langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan jalan raya sebagai tempat berdagang bagi pedagang kaki lima merupakan langkah keliru.