SOLOPOS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbincang dengan PKL yang ditempatkan di Jl. Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (22/12/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Galih Pradipta)
Kebijakan Anies Baswedan menutup jalan demi PKL Tanah Abang diprotes warga sekitar. Sebaliknya, Lulung justru memujinya.
Solopos.com, JAKARTA — Program penataan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang resmi dimulai hari ini, Jumat (22/12/2017). Jika PKL diberi fasilitas oleh Pemprov DKI Jakarta, warga sekitar Tanah Abang justru merasakan sebaliknya.
Salah satu kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno yang paling disorot adalah menutup satu ruas jalan di depan stasiun Tanah Abang untuk pedagang dan shuttle bus Transjakarta.
Warga di kawasan Tanah Abang protes dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menutup akses jalan demi memberikan lapak ke pedagang kaki lima (PKL). Aktivitas mereka terganggu.
Warga di kawasan Tanah Abang protes dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menutup akses jalan demi memberikan lapak ke pedagang kaki lima (PKL). Aktivitas mereka terganggu.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan penataan kawasan Tanah Abang tahap pertama atau jangka pendek. Penataan kawasan tersebut diberlakukan penutupan Jalan Jati Baru Raya.
Di satu sisi digunakan untuk pedagang kaki lima dan satu sisi lainnya digunakan untuk jalur bus Transjakarta mulai hari ini pukul 08.00 hingga pukul 18.00 WIB. Namun penataan tahap pertama kawasan Tanah Abang mendapat penolakan dari masyarakat setempat.
“Respon dari masyarakat sangat berkeberatan. Sarana umum jalan dipakai untuk pedagang karena aset-aset Jl. Jati Baru X tertutup jadi akses warga kita terganggu. Kita masih ada 6 RW punya kendaraan semua. Dan pengusaha yang punya kendaraan semua. Tidak bisa keluar,” ujar Budiharjo di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (22/12/2017).
Jika terjadi peristiwa kebakaran, sulitnya kendaraan yang masuk jika ada penutupan jalan tersebut. Budiharjo pun berencana menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait keberatan tersebut.
“Bagaimana kalau kebakaran? Orang sakit bagaimana kami bergeraknya? Masih banyak 6 RW. Oleh karena itu saya keberatan, tapi saya elegan semua. Kami akan bicarakan dengan gubernur. Tadi saya sudah bicarakan akan diterima ke kantor,” ucap Budiharjo.
Tak hanya itu, Budiharjo juga mengaku warga setempat tidak dilibatkan dalam membahas penataan kawasan Tanah Abang di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
Ia pun membandingkan penataan kawasan Tanah Abang yang dilakukan era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Nggak. Sama sekali nggak dilibatkan. Di satu sisi saya mendukung Pak sandi untuk menata kaki lima. Tapi bukan dengan cara seperti itu. Pak Gubernur Jokowi dilnjutkan Basuki itu tidak seperti ini,” katanya.
Ia pun menambahkan bahwa Jl. Jati Baru Raya memiliki fungsi sebagai jalan umum, bukan berdagang. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah No 8/2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 27.
“Ini jalan dilindungi oleh Perda kenapa sarana umum pejalan kaki dimuliakan, tetapi sebaliknya dikemanakan kami Warga Jatibaru,” tandasnya.
Lain warga, lain pula pendapat politikus PPP Abraham Lunggana alias Lulung. Pantauan Bisnis/JIBI, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PPP itu juga datang menyambut Anies. Mengenakan kemeja putih dan celana hitam, Lulung berkeliling memantau kondisi PKL di Jl. Jatibaru Raya.
“Saya mengapresiasi langkah Pak Gubernur dan Wagub yang mau menata PKL Tanah Abang,” katanya, Jumat (22/12/2017).
Menurut Lulung, program yang dilaksanakan Anies-Sandi bukanlah hal baru melainkan penyempurnaan dari Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Dia juga mengingatkan bahwa tugas pemerintah membina PKL bukannya menggusur lapak dagangan mereka.
“Kalau fokusnya hanya menggusur, PKL dan Satpol PP jadinya kucing-kucingan. Gak akan selesai,” ujar Lulung.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menata kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nantinya ruas jalan di wilayah itu akan ditutup untuk kendaraan bermotor sehingga PKL bebas menjual barang dagangan.
Penutupan Jl. Jatibaru Raya akan berlangsung pada pukul 08.00-18.00 WIB. Anies menuturkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan 400 unit tenda untuk memfasilitasi PKL yang biasa berjualan di sana.
Nantinya, tenda PKL akan ditempatkan di satu arah ruas jalan. Sementara itu, di sisi lain ruas jalan akan digunakan untuk mobilisasi bus pengumpan (shuttle bus) Transjakarta.