SOLOPOS.COM - Ilustrasi LGBT (vickybeeching.com)
PKS kecewa dengan putusan MK yang menolak pemidanaan para pelaku kumpul kebo dan LGBT.
Solopos.com, JAKARTA — Fraksi PKS menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan soal kumpul kebo dan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
Menurut Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, kumpul kebo alias hubungan perkawinan tanpa nikah dan tindakan LGBT jelas tidak sesuai dengan karakter kebangsaan Indonesia yang beradab, bermartabat, dan religius sesuai Pancasila dan UUD 1945. Apalagi materi pemohon gugatan berangkat dari realitas nyata perilaku asusila dan amoral yang semakin marak dan mengancam masa depan generasi bangsa.
“Permohonan ini adalah upaya mengokohkan kebangsaan yang beradab, bermatabat, dan religius sesuai Pancasila dan UUD 1945 sebagai nilai-nilai luhur bangsa. Sejatinya ini bagian dari tanggung jawab kita untuk menjaga moral, karakter dan identitas bangsa,” kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/12/2017).
Menurut anggota Komisi I DPR tersebut, apa yang dimohonkan sejatinya sangat konstruktif bagi hukum positif yang berlaku, khususnya soal kesusilaan yang tidak lagi sesuai perkembangan lingkungan sosial dan masalah saat ini.
Pemohon meminta MK memutuskan agar delik perzinahan pada Pasal 284 KUHP diperluas, yaitu mencakup hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri alias kumpul kebo dapat dijerat pidana. “Bagaimana bangsa ini membiarkan perzinahan atau kumpul kebo tidak bisa dituntut hukum,” ujarnya mempertanyakan.
Padahal, ujarnya, moralitas universal jelas tidak membenarkan selain madharatnya juga nyata bagi lingkungan sosial dan masa depan keluarga Indonesia. “Perilaku ini juga bisa menjadi pintu masuk kejahatan seksual dan pelecehan,” kata Jazuli.