SOLOPOS.COM - Ilustrasi perangkat desa (JIBI/Harianjaogja.com/Dok.)
Hasil tes tertulis perangkat desa Sukoharjo tak dilampiri nilai sehingga membuat kebingungan di tingkat desa.
Solopos.com, SUKOHARJO — Hasil tes tertulis seleksi calon perangkat desa (perdes) Sukoharjo menimbulkan kebingungan di tingkat desa karena tidak disertai nilai untuk masing-masing peserta yang lolos. Pengumuman hasil tes itu hanya meliputi nama dan nomor ujian peserta yang lulus.
Akibatnya, ada desa yang langsung melanjutkan proses seleksi dengan wawancara yang sesuai jadwal digelar Jumat-Sabtu (15-16/12/2017). Namun, ada juga desa yang belum melanjutkan ke tes wawancara karena takut melanggar regulasi terkait transparansi hasil tes. (Baca: LPPM UNS Solo Jamin Tes Seleksi Perangkat Desa Sukoharjo Transparan)
Salah satu desa yang belum melaksanakan tahapan wawancara pada Jumat yakni Desa Krajan, Kecamatan Weru. Sebelumnya, para kepala desa se-Kecamatan Weru dikumpulkan di Pendapa Kantor Camat Weru pada Kamis (14/12/2017) malam.
Salah satu desa yang belum melaksanakan tahapan wawancara pada Jumat yakni Desa Krajan, Kecamatan Weru. Sebelumnya, para kepala desa se-Kecamatan Weru dikumpulkan di Pendapa Kantor Camat Weru pada Kamis (14/12/2017) malam.
Mereka diberi pengarahan ihwal mekanisme tes wawancara pada Jumat-Sabtu. Para calon yang lolos tes tertulis wajib mengikuti tes wawancara oleh kepala desa untuk mendapatkan rekomendasi dari camat sebagai calon perdes terpilih.
Kepala Desa Krajan, Kecamatan Weru, Sutejo, mengatakan belum melaksanakan tes wawancara calon perdes yang lolos tes tertulis karena mengacu Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa. Dalam perbup tersebut disebutnya hasil tes tertulis harus disertai nilai masing-masing calon untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. (Baca: Isu Jual Beli Jabatan Menyeruak Jelang Tes Tertulis Perangkat Desa Sukoharjo)
Menurut Sutejo, proses seleksi penerimaan perdes merupakan wewenang pemerintah desa mulai dari tahap seleksi administrasi hingga tes wawancara. Pemkab Sukoharjo hanya membantu memfasilitasi dengan menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret (LPPM UNS) Solo saat pelaksanaan tes tertulis.
“Ini kewenangan pemerintah desa, bukan Bupati. Jadi saya menunggu nilai tes tertulis masing-masing calon sebelum melaksanakan tes wawancara,” papar dia. (Baca: Calon Perdes Sukoharjo Jalani Tes Wawancarai, Waspadai Kecurangan)
Begitu nilai tes tertulis setiap calon diserahkan oleh LPPM UNS kepada pemerintah desa, Sutejo segera melaksanakan tes wawancara. Masih ada waktu sehari untuk melaksanakan tahap tes wawancara sebelum meminta rekomendasi camat.
Sutejo berharap proses seleksi penerimaan perdes mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas unggul. “Saya ingin proses seleksi penerimaan perdes transparan dan akuntabel. Pamong desa masih menjadi pekerjaan prestisius di desa,” tutur dia.
Informasi yang diperoleh Solopos.com, sebagian besar desa di Sukoharjo sudah memulai tahap wawancara calon perdes, Jumat. Salah satunya Desa Tawang, Kecamatan Weru.
Kepala Desa Tawang, Maryanto, mengatakan tetap melaksanakan tahapan wawancara meski hasil tes tertulis calon perdes tak mencantumkan nilai. Dia mengatakan hanya mengikuti aturan dalam Perbup.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa Setda Sukoharjo, Setyo Aji Nugroho, menyatakan para calon perdes yang tak puas dengan hasil tes tertulis bisa menyampaikan aspirasi secara jelas. Aspirasi itu bakal diteruskan ke LPPM UNS Solo yang bertugas menyusun naskah soal dan mengoreksi lembar jawaban.
Nilai tes tertulis masing-masing calon hanya bisa diumumkan oleh LPPM UNS Solo. Di sisi lain, hingga berita ini diunggah, LPPM UNS Solo belum bisa dimintai konfirmasi.