SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
17 hotel baru segera berdiri di Jogja.
Harianjogja.com, JOGJA–Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY meminta Pemerintah Kota Jogja menunda pemberian izin 17 hotel sampai moratorium penerbitan izin hotel baru selesai.
“Saya harap kalau bisa [izin 17 hotel] mengikuti moratorium,” kata Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PHRI DIY, Istidjab Danunagoro, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (14/12/2017).
Istidjab menginginkan agar moratorium penerbitan izin hotel baru diberlakukan sepenuhnya, termasuk 17 hotel yang masih dalam proses melengkapi perizinan. Diketahui ke-17 hotel tersebut pengajuan izinnya sudah masuk pada akhir 2013 lalu atau beberapa saat sebelum moratorium diterapkan pada Januari 2014.
Menurut Istidjab, aturan moratorium adalah untuk memulihkan bisnis perhotelan yang saat ini kurang sehat, karena sudah terlalu banyak hotel.
PHRI DIY, berencana bertemu Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti, untuk membicarakan moratorium hotel di Balai Kota Jogja, Jumat hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Haryadi juga berencana mengumumkan masa moratorium setelah bertemu PHRI dan Dinas Pariwisata Kota Jogja.
Haryadi sudah menegaskan akan memperpanjang moratorium penerbitan izin hotel baru pada 2018 mendatang. Ia belum menjelaskan berapa lama perpanjangan moratorium diberlakukan. Namun Haryadi memberikan gambaran bahwa perpanjangan moratorium kemungkinan di bawah lima tahun. Pihaknya perlu mengkaji kembali setelah bandara baru di Kulonprogo beroperasi nanti.
Baca juga : Moratorium Hotel di Jogja Tak Sampai Lima Tahun
Sementara itu, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja, yang membidangi perizinan, Nasrul Khoiri menilai semestinya keputusan perpanjangan moratorium sudah disampaikan akhir November lalu, karena keputusan tersebut butuh disosialisasikan kepada semua pengelola hotel dan investor.
Baca juga : Bakal Ada 17 Hotel yang Segera Berdiri di Jogja
Namun, Nasrul menyatakan sejak awal fraksinya di dewan mendesak perpanjangan moratorium, bahkan kontrak politik dukungan kepada Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi, salah satunya adalah komitmen moratorium hotel. Ia mengusulkan agar moratorium tidak setengah-setengah. “Kami minta moratorium lima tahun sekali dan ada evaluasi setiap 2,5 tahun,” kata Nasrul.