SOLOPOS.COM - Halaman buku IPS terbitan Yudhistira yang berisi materi menyebut Yerusalem sebagai ibu kota Israel. (Muhammad Ismail/JIBI/Solopos)
Elemat umat Islam Soloraya meminta buku IPS kelas VI SD terbitan Yudhistira ditarik dari sekolah-sekolah.
Solopos.com, SOLO — Elemen umat Islam Soloraya mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Solo untuk menyampaikan komplain terkait buku IPS Terpadu kelas VI SD terbitan Yudhistira. Buku yang telah beredar di sekolah-sekolah itu memuat materi yang menyebut Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Konten tersebut dianggap dapat menyesatkan siswa. Penyebutan Yerusalem sebagai ibu kota Israel ada di halaman 56 tentang materi Negara-Negara di Benua Asia. Di halaman yang sama, nama ibu kota Palestina dikosongkan.
Kedatangan elemen umat Islam itu diterima Kepala Disdik, Etty Retnowati, didampingi Sekretaris Disdik Unggul Sudarmo dan pejabat lainnya di ruang rapat di lantai II. “Kami memakili 36 elemen umat Islam Soloraya meminta agar buku IPS Terpadu kelas VI SD terbitan Yudhistira ditarik dari peredaran di sekolah,” kata Sekretaris Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS), Yusuf Suparno.
Menurut dia, buku IPS Terpadu kelas VI SD tersebut telah diterbitkan Yudhistira sejak 2006 serta telah dicetak ulang pada 2010 dan 2016. Terungkapnya penyebutan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam buku itu bermula dari postingan di Whatsapp (WA). Saat ini memang tengah ramai diperbincangkan ihwal Yerusalem yang diklaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai ibu kota Israel.
“Setelah kami cek ternyata benar. Kami meminta agar buku tersebut ditarik dan dilarang beredar,” tandas Yusuf.
Selain itu, elemet umat Islam meminta penerbit Yudhistira membuat permohonan maaf secara terbuka kepada publik melalui media massa cetak dan elektronik. “Sebelum ke Dinas Pendidikan, kami telah datang kantor Yudhistira di Banjarsari,” ungkapnya.
Menanggapi tuntutan itu, Kepala Disdik Solo Etty Retnowati segera membuat surat nomor 421/4436/Set/2017 meminta penghentian pemakaian buku IPS Terpadu kelas VI terbitan Yudhistira di sekolah.
“Sebelum membuat surat ini sudah kami sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Solo [F.X. Hadi Rudyatmo]. Pak Wali juga telah meminta agar kepala sekolah menghentikan penggunaan buku itu,” kata dia.
Dengan munculnya kasus ini, Etty berharap ke depan agar kepala SD dan SMP lebih cermat dalam pengadaan buku yang akan dibeli sekolah untuk pelajaran kepada siswa. “Untuk pembelian buku sekolah memang tidak perlu izin Dinas Pendidikan, tapi sudah ada katalognya. Agar lebih cermat,” harap dia.
Sekretaris Diknas Unggul Sudarmo menambahkan buku IPS Terpadu Kelas VI terbitan Yudhistira hanya buku pendamping. “Bukan buku utama di sekolah yang sekarang sebagian besar sudah menggunakan kurikulum 2013,” jelas dia.