SOLOPOS.COM - Warga menenteng dua paket sembako yang dibungkus dalam plastik putih setelah berbelanja di pasar murah Disperindag Jateng yang digelar di Balai Desa Musuk, Sambirejo, Sragen, Selasa (12/12/2017). (Tri Rahayu/JIBI/Solopos)
Pemprov Jateng melaksanakan program pasar murah.
Solopos.com, SRAGEN — Kabupaten Sragen menjadi salah satu kabupaten/kota di Jateng yang menjadi sasaran program pasar murah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jateng 2017. Program pasar murah itu digulirkan sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan karena Sragen masuk 15 kabupaten/kota zona merah kemiskinan di Jateng.
Penjelasan itu disampaikan Kepala Disperindag Jateng, M. Arif Sambodo, saat ditemui di sela-sela pasar murah 500 paket sembako di Balai Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Sragen, Selasa (12/12/2017).
Arif, sapaan akrabnya, menjelaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng mengalokasikan dana Rp200 juta-Rp300 juta untuk program pasar murah di 12 kabupaten/kota di Jateng. Pasar murah di 10 kabupaten/kota sudah terlaksana menjelang Lebaran lalu dan dua kabupaten dilaksanakan menjelang Natal dan Tahun Baru, yakni Sragen dan Purworejo.
“Jadi kami menjual barang strategis sembako, seperti beras 2,5 kg, gula 1 kg, minyak goreng 1 liter, dan mi instan empat bungkus. Paket sembako itu mestinya dijual dengan harga Rp65.000-Rp70.000/paket tetapi kami hanya menjual Rp20.000/paket. Jadi ada subsidi Rp50.000/warga. Sasarannya hanya untuk keluarga miskin,” ujar Arif.
Arif menyatakan Pemprov menargetkan angka kemiskinan di Jateng turun dari 13,30% pada 2017 menjadi 10% pada 2018. Dia mencatat jumlah penduduk miskin yang dientaskan menjadi penduduk sejahtera per September 2017 mencapai 43.000 jiwa. Penurunan angka tersebut merupakan penurunan tertinggi di Indonesia.
“Dalam RPJMD [Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah] 2013-2018, angka kemiskinan di Jateng ditarget di bawah 10%. Pasar murah ini menjadi salah satu strateginya yang nantinya bersinergi dengan OPD [organisasi perangkat daerah] lainnya,” ujarnya.
Arif menjelaskan pada 2018 Pemprov mengalokasikan anggaran Rp1,6 miliar untuk pasar murah di 35 kabupaten/kota di Jateng dengan jumlah lokasi ditambah. Dia menyebut Sragen akan mendapat jatah pasar murah lagi pada tahun depan dengan jumlah lokasi lebih banyak.
“Sebenarnya pengentasan kemiskinan itu caranya hanya dua, yakni meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Pengentasan kemiskinan itu harus sinergi lintas OPD,” tambahnya.
Arif sengaja memilih momentum menjelang Natal dan Tahun Baru karena adanya kecenderungan harga tinggi karena hukum pasar, yakni permintaan tinggi tetapi stok barang minim. Arif tidak ingin gejolak pasar berdampak pada keluarga miskin. Oleh karenanya pasar murah menjadi pilihan untuk meringankan beban pengeluaran warga miskin.
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Sragen, Dedy Endriyatno, menilai pasar murah itu hanya bagian dari meringankan beban warga miskin bukan mengentaskan kemiskinan.
“Kami memang meminta Disperindag untuk mengecek harga hingga melakukan operasi pasar lewat pasar murah supaya warga miskin tidak terdampak oleh inflasi. Pasar murah sebagai bagian dari upaya global penanggulangan kemiskinan memang benar,” tuturnya.