SOLOPOS.COM - (JIBI/Harian Jogja/Hengky Irawan)
Sultan soroti soal anggaran dan program pemerintah.
Harianjogja.com, JOGJA— Gubernur DIY Sri Sultan HB X melakukan evaluasi dan refleksi lima tahun keistimewan DIY. Persoalan keuangan daerah serta program kegiatan pemerintah disoroti Gubernur.
Refleksi 5 Tahun Keistimewaan DIY digelar di Grand Inna Malioboro, Selasa (12/12). Raja Kraton Ngayogyakarta itu membahas masalah perencanaan anggaran. Ia meminta pemanfaatan uang yang dimiliki daerah harus direncanakan sebaik dan seefisien mungkin.
Sebabnya, APBD seluruh DIY dianggap terlampau kecil. Sri Sultan HB X mengatakan, jika di total, APBD provinsi dan kabupaten/kota tak akan lebih dari Rp17 triliun (antara Rp15 triliun sampai Rp17 triliun). Karena itulah efisiensi dan efektivitas sangat dibutuhkan.
Sebabnya, APBD seluruh DIY dianggap terlampau kecil. Sri Sultan HB X mengatakan, jika di total, APBD provinsi dan kabupaten/kota tak akan lebih dari Rp17 triliun (antara Rp15 triliun sampai Rp17 triliun). Karena itulah efisiensi dan efektivitas sangat dibutuhkan.
Sebagai jawaban, Pemda DIY telah menawarkan sekretariat bersama (sekber) yang sementara ini baru dirintis dengan Pemkot Jogja. Gubernur menyebut keberadaan sekber memungkinkan Pemda DIY memback up kebutuhan-kebutuhan kabupaten/kota.
“Sehingga APBD-nya yang kecil-kecil itu bisa disinergikan dengan tingkat satu biar lebih efisien,” kata Sultan, Selasa.
“Marilah kita sama-sama membangun konsolidasi bagaimana agar masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat, tidak hanya dari dana keistimewaan tapi juga APBD. Keduanya harus disenergikan jadi satu kesatuan yang efisien dan efektif,” tambah Gubernur.
Tak hanya masalah perencanaan, Sri Sultan HB X juga menyoroti tentang kelembagaan. Menurutnya, jika kelembagaan antara tingkat satu dan dua tidak sama maka program yang dijalankan tidak akan efektif. Kebudayaan pun tak lepas dari sorotan sang raja. Ia menilai kebudayaan tidak hanya sekadar nanggep wayang, tapi program yang dibuat harus lebih besar dari itu.
“Masak setahun nanggep wayang sewelas miliar? Ping piro setahun[masa setahun memantaskan wayang sebelas miliar, berapa kali setahun]. Programnya juga harus jauh lebih besar didanai daripada manajemennya,” kritik Sultan.
Sementara Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Keistimewaan DIY, Widihasto Wasana Putra dalam acara tersebut mengkritik Pemda DIY karena program-program yang selama ini ditelurkan belum mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. buktinya kemiskinan masih tinggi, kesenjangan tetap menganga dengan lebar dan gaji buruh yang selalu rendah.
Dari sisi pelibatan masyarakat, Widihasto juga kecewa betul dengan Pemda DIY. Ia menganggap dalam perencanaan program, partisipasi masyarakat sungguh sedikit karena pemerintah seakan tidak membuka pintu lebar-lebar kepada warga untuk urun saran.
“Contohnya, 14 Desember nanti di Bappeda ada Forum Penyusunan Program Keistimewan 2019. Yang diundang hanya lima LSM pelat merah yang selama ini kiprahnya tidak signifikan. Artinya Pemda DIY tidak adil dalam pikiran ketika mereka menyusun usulan program. Ini bahaya, kalau pola partisipasinya enggak dibuka,” ucapnya.
Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto menyebut harus ada indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan keistimewaan. Ia menyatakan, celah tersebut harus tertutupi dalam lima tahun kedepan. Jika tidak ada langkah demikian, dikhawatirkan masyarakat akan mempertanyakan seberapa jauh keberhasilan pemerintah selama ini.
Inung, sapaan akrabnya, juga menyebut idealisme Gubernur hanya akan suskes ketika ditunjang oleh team work yang gumregah. “Birokrasi harus terukur lima tahun mendatang. Idealisme [Gubernur] akan mengawang-mengawang jika birokrasinya kepontal-pontal,” ucapnya.