SOLOPOS.COM - (JIBI/Harian Jogja/Hengky Irawan)
Paradigma birokrat mesti Diubah.
Harianjogja.com, JOGJA–Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta para birokrat untuk mengubah paradigma dalam menyikapi pengelolaan dana keistimewaan (danais) yang selama ini kerap dianggap sebagai beban kerja tambahan.
Untuk mempercepat kesejahteraan, pemerintah tingkat satu dan dua juga diminta bersinergi satu sama lain supaya pemanfaatan danais maupun APBD bisa lebih efektif dan efisien. Semua itu ditegaskan gubernur saat menghadiri Refleksi lima tahun keistimewaan DIY di Grand Inna Malioboro, Selasa (12/12/2017).
Gubernur menyatakan, danais bukanlah beban tambahan kerja bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mempercepat pengembangan potensi daerah dan menyejahterakan masyarakat.
“Jangan ada lagi birokrat di tingkat satu maupun dua yang mengatakan bahwa mendapatkan danais itu beban tambahan yang harus dikerjakan. Selama punya pandangan seperti itu rakyat tidak akan pernah dpat apa-apa. Tidak boleh ada lagi itu. Harus merubah paradigma,” tegasnya.
Dengan adanya danais, sebutnya, beban pekerjaan memang semakin banyak, tapi menurutnya, keadaan demikian mesti diterima sebagai konsekuensi dari pilihan hidup menjadi ASN yang digaji negara. Ia mengatakan hal tersebut karena selama ini kerap ada birokrat yang mengeluh danais kerap mempersulit aplikasi APBD.