Ilustrasi satelit (Istimewa/Telegraph)
Senin, 11 Desember 2017 00:00 WIB Sholahuddin Al Ayyubi/JIBI/Bisnis Internet Share :

Mau Bikin Satelit, Kemenkominfo Minta Tambahan Rp5 Triliun

Kemenkominfo meminta dana tambahan untuk pembangunan satelit khusus untuk pemerintah.

Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan meminta dana sebesar Rp5 triliun-Rp6 triliun dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dana itu berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sewa frekuensi untuk membangun satelit broadband khusus yang akan dikelola pemerintah langsung.

Direktur ?Utama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), Anang Latif, mengemukakan sepanjang 2016 total jumlah PNBP dari frekuensi mencapai angka sebesar Rp14 triliun. Menurut Anang, pihaknya berencana menggunakan PNBP frekuensi radio itu untuk kegiatan Universal Service Obligation (USO), salah satunya membuat satelit multi fungsi khusus untuk pemerintah.

“Kami sudah mengusulkan menggunakan PNBP frekuensi radio untuk kegiatan USO. Salah satu kegiatannya adalah membuat satelit multi fungsi. Jadi kalau usulan ini diterima, sumber dana untuk aktivitas USO ada dua, yaitu dari pungutan dana USO operator dan PNBP frekuensi radio,” tuturnya kepada Bisnis/JIBI, Minggu (10/12/2017).

?Dia menjelaskan selama ini PNBP dari frekuensi tidak sepenuhnya dikelola oleh BP3TI, tetapi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurutnya, jika usulan BP3TI diterima, maka pihaknya akan mendapatkan tambahan dana untuk aktivitas USO sekitar Rp5 triliun-Rp6 triliun dari total PNBP sepanjang 2016 sebesar Rp14 triliun.

“Selama ini kami hanya mengelola dana sekitar Rp2,5 triliun dari dana USO operator per tahunnya, kalau usulan ini disetujui kami akan mengelola Rp5 triliun-Rp6 triliun per tahun, ini dana tambahan dari PNBP frekuensi per tahun tadi,” katanya.

Menurutnya, ?BP3TI saat ini masih menghitung besaran biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk membuat satelit multi fungsi tersebut. Anang menilai saat ini Indonesia membutuhkan tambahan satelit yang dapat mengkaver sejumlah titik blankspot di seluruh wilayah Indonesia agar sekolah, kantor pemerintah desa, dan puskesmas mendapatkan akses Internet cepat.
?
“Sampai saat ini kami masih menghitung berapa besaran pastinya yang akan digunakan. Tapi yang jelas, nilai totalnya kelak minimal 2 kali dari yang sekarang,” ujarnya.

?Dia menjelaskan pihaknya akan melakukan sistem tender untuk seluruh vendor yang akan menggarap satelit tersebut. Rencananya, satelit itu ditargetkan peluncurannya pada awal 2022 dengan pengerjaan satelit selama 3 tahun.

lowongan pekerjaan
Penerbit Ziyad Visi Media, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Koes Plus dalam Peta Musik Indonesia

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (08/01/2018). Esai ini karya Lardianto Budhi, guru Seni dan Budaya di SMAN 1 Slogohimo, Wonogiri. Alamat e-mail penulis adalah s.p.pandamdriyo@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada Jumat, 5 Januari 2018, Yon Koeswoyo tutup usia. Beberapa tahun sebelumnya…