SOLOPOS.COM - Para calon ketua umum Partai Golkar dari kiri ke kanan, Mahyudin, Aziz Syamsuddin, Ade Komarudin, Airlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso dan Syahrul Yasin Limpo bergandengan tangan seusai memberi keterangan pers di sela Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar 2016 di Nusa Dua, Bali, Minggu (15/5/2016). Mereka sepakat menolak proses pemilihan ketua umum secara terbuka. (JIBI/Solopos/Antara/Nyoman Budhiana
Aksi Setya Novanto menunjukkan Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR dinilai salah prosedur.
Solopos.com, JAKARTA — Beredarnya surat penunjukan Ketua DPP Partai Golkar Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR oleh Ketua Umum Partai Golkar nonaktif Setya Novanto menjadi kontroversi baru partai itu. Koordinator Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar yang juga calon ketua umum partai, Airlangga Hartarto, menilai aksi Setya Novanto melangkahi prosedur partai.
Saat ini memang muncul desakan secara politik untuk mengganti Ketua DPR Setya Novanto oleh sosok lain yang bersih dari masalah hukum. Pasalnya, Setya Novanto terjerat kasus korupsi besar yakni e-KTP dan ditahan KPK.
Di sisi lain, penunjukan Ketua DPR saat ini merupakan hak dari partai berlambang beringin tersebut. Menurut Airlangga, penentuan kebijakan strategis dalam tubuh partai seharusnya dilakukan melalui mekanisme rapat. Rapat yang dilakukan setidaknya adalah rapat harian dengan meminta persetujuan pengurus DPP termasuk koordinator bidang.
“Itu belum dilakukan,” ujarnya, Minggu (10/12/2017). Dalam surat yang disebut-sebut ditandatangani Setya Novanto dari balik jeruji besi Rutan KPK dan pelaksana tugas Ketua Umum Idrus Marham, Aziz ditunjuk sebagai Ketua DPR.
Di sisi lain, kata Airlangga, badan musyawarah (bamus) DPR RI belum mengagendakan pembahasan penunjukan Aziz, yang juga merupakan anggota Komisi III DPR, dalam rapat paripurna.
“Jadi lembaga tinggi negara itu punya mekanisme. Surat penunjukan itu harus dibahas dulu di bamus untuk diagendakan di paripurna. Tapi yang saya tahu, itu tidak diagendakan bamus,” ujarnya.
Dia pun menyebutkan lebih baik penunjukan pengganti Setya Novanto di pucuk kepemimpinan DPR dilakukan setelah musyawarah nasional luar biasa atau munaslub. Sebelumnya, DPD I Partai Golkar sudah mengajukan diadakannya munaslub untuk mengganti Setya Novanto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.
Munaslub direncanakan berlangsung pertengahan bulan ini sehingga di akhir 2017 partai berlambang beringin itu sudah memiliki ketua umum baru. Menurut Airlangga, DPP Partai Golkar akan melaksanakan rapat pleno pada Senin (11/12/2017) untuk mempersiapkan munaslub tersebut.