SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Dok)
DPRD dorong Pemkab miliki data terpadu kemiskinan.
Harianjogja.com, KULONPROGO–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo mendorong pemerintah kabupaten untuk membuat data kemiskinan terpadu, untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan. Pemkab selama ini dinilai gagal memperoleh bantuan penanganan kemiskinan, karena data kemiskinan yang lemah.
Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati menuturkan, selama ini data kemiskinan tidak pernah diperbarui, misalnya saja data kemiskinan untuk penopang kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Akibatnya, beberapa orang yang seharusnya menerima BPJS, gagal memperolehnya. Ia mengatakan alokasi anggaran BPJS untuk warga yang berhak, menjadi sia-sia karena tidak ada data kemiskinan terbaru.
Selain itu, Pemkab juga perlu meenyusun program komprehensif pemberdayaan masyarakat melalui usaha kecil hingga pemasaran produk. Karena menurut Akhid, pengentasan kemiskinan harus menyeluruh. Ia mencontohkan misalnya, warga miskin yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (Kube) diberikan bantuan alat produksi, didampingi dalam produksi dan membantu dalam pemasaran.
“Bidang pertanian juga perlu disentuh. Misalnya saja pengembangan Kecamatan Sentolo sebagai pusat produksi bawang merah, untuk mewujudkan itu, Pemkab harus memberdayakan petani, menuntaskan perbaikan irigasi dan produksi bibit bawang merah mandiri,” ujarnya,Jumat (8/12/2017).
Anggota Komisi IV DPRD Kulonprogo Hamam Cahyadi mendesak Pemkab lebih terbuka mengenai data kemiskinan yang masih tinggi, supaya dapat diatasi bersama-sama. Menutup-nutupi data kemiskinan tidak menyelesaikan persoalan. Keterbukaan atas data kemiskinan, justru membuat banyak pihak terlibat dalam percepatan pengentasan kemiskinan. Selain itu, penting pula untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi warga Kulonprogo.
“Aset koperasi di Kulonprogo nilainya sangat besar, mencapai 40 persen dari usaha ekonomi kecil menengah. Maka, Pemkab perlu meningkatkan perhatian terhadap koperasi-koperasi, perekonomian masyarakat,” kata dia.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulonprogo, Agus Santoso menyebutkan, Pemkab masih dalam tahapan membentuk tim khusus yang akan menyusun satu data kemiskinan. Nantinya, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan mengirimkan data yang mereka miliki, sebagai data penyokong. Tim pembina pelaksana satu tim diisi oleh Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Sedangkan Koordinator Pelaksana Tim Satu Data dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Satu data yang disimpulkan dalam tim, nantinya bukan hanya digunakan sebagai data pendukung program pengentasan kemiskinan, melainkan semua kebijakan terkait hampir semua sektor.
“Data yang disetorkan itu, tidak langsung dimasukkan dalam sistem aplikasi, melainkan dibahas dalam forum satu data. Pertemuan itu sebagai langkah integrasi, validasi dan menyepakati format data yang tepat, karena masing-masing OPD memiliki indikator yang berbeda-beda,” terangnya.