SOLOPOS.COM - Tugu Demokrasi yang ada di depan Kantor DPRD Kabupaten Madiun dianggap mirip simbol Freemason. Foto diambil Kamis (7/12/2017) siang. (Abdul Jalil/JIBI/Madiunpos.com)
GP Ansor mendesak bangunan tugu di depan gedung DPRD Kabupaten Madiun segera dibongkar.
Madiunpos.com, MADIUN — Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Madiun menentang pembangunan Tugu Demokrasi yang berada di depan Kantor DPRD Kabupaten Madiun. Tugu Demokrasi tersebut dianggap mirip simbol Freemason.
Hal itu disampaikan Ketua GP Ansor Kabupaten Madiun, Khotamil Anam, saat mendatangi Kantor DPRD setempat, Kamis (7/12/2017) siang. “Kami ini tabayyun terhadap tugu yang sedang dibangun di depan kantor DPRD. Yang saat ini lagi hangat dibicarakan masyarakat,” kata dia kepada wartawan di gedung dewan.
Khotamil menilai tugu yang dibangun di depan DPRD Kabupaten Madiun itu identik dengan simbol tertentu. Untuk itu, dia datang ke DPRD supaya mendapatkan penjelasan mengenai sejarah dan makna pendidikan yang disampaikan dari pembangunan tugu tersebut.
Namun, kedatangannya ke gedung dewan tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Justru Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Djoko Setijono, menyarankan untuk mencari tahu mengenai bangunan itu ke Dinas PU.
“Saya melihat jajaran DPRD tidak cukup tahu historitas simbol-simbol itu,” ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, warganet memprotes tugu yang baru dibangun di halaman Kantor DPRD Kabupaten Madiun karena dianggap mirip seperti simbol Freemason. Netizen meng-upload di grup Facebook Paguyuban Madiun (PAGUMA) mengenai foto tugu DPRD Kabupaten Madiun dan disandingkan dengan simbol Freemasonry. (baca: Heboh Tugu DPRD Kabupaten Madiun Dianggap Mirip Simbol Freemason)
Freemasonry adalah sebuah organisasi persaudaraan yang asal-usulnya tidak jelas antara akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17 dan kini ada dalam beragam bentuk di seluruh dunia. Organisasi tersebut dalam perkembangannya dilingkupi berbagai kontroversi.
Lebih lanjut, Khotamil menegaskan GP Ansor Kabupaten Madiun dengan tegas menolak pembangunan Tugu Demokrasi yang ada di depan kantor DPRD. Dia meminta bangunan tugu itu segera dibongkar.
Dia menegaskan bangunan tugu tersebut tudak ada sangkut pautnya dengan kebudayaan dan peradaban Indonesia. Seharusnya pemerintah bisa membangun tugu yang sesuai dengan karakteristik dan sejarah bangsa Indonesia.
“Kita punya sejarah sendiri. Kebudayaan di Singosari dan Majapahit tidak ada yang seperti itu. Itu bukan kebudayaan bangsa kita,” jelas dia. Setelah ada protes ini, tegas Khotamil, DPRD harus berani mengambil sikap untuk merobohkan bangunan tugu tersebut.
Dia menuturkan sejak tugu itu telah membentuk sebuah bangunan utuh, masyarakat Madiun resah dan ada keberatan.