Donald Trump berpidato saat inaugurasi Presiden AS, Jumat (20/1/2017) waktu setempat. (JIBI/Reuters/Yuri Gripas) Donald Trump berpidato saat inaugurasi Presiden AS, Jumat (20/1/2017) waktu setempat. (JIBI/Reuters/Yuri Gripas)
Kamis, 7 Desember 2017 10:10 WIB Jafar Sodiq Assegaf/JIBI/Solopos.com/Newswire Internasional Share :

"Pengakuan AS Soal Yerusalem Ibu Kota Israel Picu Konflik Negara-Negara Timur Tengah"

Qatar menyebut pidato Trump memicu ketegangan antara negara-negara di Timur Tengah.

Solopos.com, WASHINGTON – Pernyataan Presiden Donald Trump soal pengakuan Amerika Serikat (AS) atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel dinilai telah membuat gejolak di negara-negara Timur Tengah semakin memuncak. Negara-negara Arab dan masyarakat Muslim di seantero Timur Tengah mengecam pengakuan itu.

Mengutip Reuters, Kamis (7/12/2017), Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dalam pidato yang direkam sebelumnya, mengatakan Yerusalem merupakan ibu kota abadi Negara Palestina dan bahwa langkah Trump itu telah membuat Amerika Serikat melepaskan peranannya sebagai penengah perdamaian. Dengan itu pula, putaran terakhir perundingan perdamaian Israel-Palestina yang ditengahi Washington pada 2014 buyar.

(Baca Juga: Dunia Kecam Keputusan AS Akui Yerusalem Ibu Kota Israel)

Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, mengatakan pengakuan Trump atas Yerusalem merupakan hukuman mati bagi siapa pun yang mengupayakan perdamaian dan menyebut langkah itu sebagai peningkatan ketegangan di negara-negara Timur Tengah yang terbilang berbahaya.

Mesir, yang memajukan kesepakatan perdamaian pertama antara Arab dan Israel pada 1979, menentang keputusan Trump dan mengatakan bahwa pengakuan presiden AS itu tidak mengubah status hukum Yerusalem yang disengketakan.

Jordania, negara Arab kedua yang membuat perdamaian dengan Israel pada 1994, mengatakan langkah Trump merupakan tindakan yang “gugur secara hukum” karena keputusannya itu merupakan penguatan terhadap pendudukan Israel di wilayah timur kota, yang disengketakan dalam perang Timur Tengah pada 1967.

Turki menyebut pengakuan Trump atas Yerusalem sebagai langkah yang tidak bertanggung jawab.

Iran juga sangat mengutuk langkah Trump karena pengakuannya itu melanggar resolusi-resolusi PBB terkait konflik Israel-Palestina.

Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei sebelumnya mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang berupaya menimbulkan ketidakstabilan di kawasan dan memulai perang untuk melindungi keamanan Israel.

Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-bangsa menyuarakan kehawatiran atas keputusan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan kedutaan besar AS di Israel ke Yerusalem. Mereka juga mengkhawatirkan akibat yang ditimbulkan Trump terhadap upaya untuk menghidupkan kembali proses perdamaian Israel-Palestina.

Banyak negara sekutu AS juga menentang pembalikan kebijakan AS bertahun-tahun serta kebijakan luar negeri AS atas Yerusalem.

(Baca Juga: Palestina Minta Trump Tak Ikut Campur Soal Yerusalem)

Prancis menentang keputusan sepihak itu dan meminta agar semua pihak di kawasan tetap tenang. Sedangkan Inggris mengatakan langkah Trump itu tidak membantu upaya perdamaian dan bahwa Yerusalem pada akhirnya harus dibagi untuk Israel dan negara Palestina di masa depan.

Jerman menyatakan bahwa status Yerusalem harus ditentukan melalui kerangka penyelesaian dua-negara. Presiden Lebanon Michel Aoun mengatakan pengakuan atas Yerusalem merupakan keputusan yang berbahaya dan mengancam kredibilitas Amerika Serikat sebagai mediator perdamaian Timur Tengah.

Ia mengatakan bahwa langkah tersebut akan memundurkan proses perdamaian berpuluh-puluh tahun serta mengancam stabilitas kawasan, dan mungkin stabilitas dunia.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan ia tidak mendukung langkah “sepihak” Trump. “Keputusan ini patut disayangkan dan Prancis tidak setuju. [Pengakuan Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel] bertentangan dengan semua resolusi Dewan Keamanan PBB,” kata Macron di Aljir.

(Baca Juga: Trump Akui Yerusalem Ibu Kota Isarel)

“Status Yerusalem merupakan masalah keamanan internasional yang mengkhawatirkan masyarakat internasional. Status Yerusalem harus ditentukan oleh Israel dan Palestina dalam kerangka perundingan di bawah pengawasan PBB,” tegas Macron.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan tidak ada alternatif terhadap penyelesaian dua-negara antara Israel dan Palestina dan bahwa Yerusalem merupakan masalah penentuan status yang harus diselesaikan melalui perundingan langsung.

lowongan pekerjaan
Salesman & Sopir, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Pembuang Makanan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Kamis (30/11/2017). Esai ini karya Setyaningsih, esais dan penghayat pustaka anak. Alamat e-mail penulis adalah langit_abjad@yahoo.com. Solopos.com, SOLO–Tahun lalu ternyata Indonesia memiliki prestasi yang wah cenderung angkuh. Prestasi itu bukan kemenangan di bidang olahraga,…