SOLOPOS.COM - Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan) didampingi Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1439 H/2017 M di Istana Bogor, Kamis (30/11/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Puspa Perwitasari)
Politikus Gerindra meragukan kemampuan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI.
Solopos.com, JAKARTA — Meski mayoritas Fraksi di DPR menerima pencalonan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, ada satu fraksi yang berbeda. Adalah Fraksi Partai Gerindra yang masih meragukan kemampuan perwira tinggi tersebut.
Ketua Fraksi Gerindra di DPR Ahmad Muzani menilai Hadi Tjahjanto belum cukup mumpuni untuk menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Hanya saja, menurutnya, Hadi cukup baik sebagai prajurit atau pun perwira tinggi.
“Saya terus terang, sebagai KSAU, saya kira beliau belum terlalu lama jabatannya di situ. Dan menurut saya tidak ada prestasi yang luar biasa. Tidak ada juga ide-ide yang luar biasa. Tetapi seorang prajurit, perwira tinggi, beliau cukup baik,” kata Muzani, Selasa (5/12/2017).
Anggota Komisi I DPR tersebut menginginkan Hadi menjadikan TNI sebagai lembaga kelengkapan negara yang netral di bawah kepemimpinannya. Apalagi, Indonesia memasuki tahun politik pada tahun depan.
“Memang ini adalah tahun politik dan jabatan beliau sepertinya juga akan sampai pada tahun-tahun politik yang sangat riskan yaitu tahun 2018 dan 2019,” ujar Muzani.
Menurutnya, Hadi tidak saja dituntut bisa menetralkan bangsa, akan tetapi juga mampu membeberkan strateginya dalam menuntaskan masalah terorisme. Pasalnya, terorisme menjadi satu permasalahan yang serius di Indonesia.
“Kami juga ingin mendengar bagaimana beliau mengatasi terorisme. Karena terorisme adalah bagian yang juga menjadi problem politik di tahun politik,” ujar Sekjen Gerindra itu.
Hadi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon Panglima TNI yang baru menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Pencalonan itu tertulis dalam surat Presiden yang disampaikan oleh Mensesneg Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Surat tersebut pun telah dibacakan oleh dalam rapat paripurna DPR hari ini.