SOLOPOS.COM - Ilustrasi menghitung uang (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)
Belum semua masyarakat di DIY memiliki akses terhadap layanan keuangan
Harianjogja.com, JOGJA-Belum semua masyarakat di DIY memiliki akses terhadap layanan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan di DIY untuk membuka layanan keuangan di daerah pelosok melalui Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).
Salah satu kecamatan yang belum terakses layanan perbankan adalah Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul.
Kepala Sub Bagian Perizinan Data dan Informasi OJK DIY, Mochamad Bakri mengatakan, rendahnya pengetahuan akan layanan keuangan memicu masyarakat mudah terpengaruh terhadap tawaran ilegal seperti investasi bodong. Selain itu, pergerakan lintah darah alias rentenir juga lebih leluasa di daerah itu.
“Literasi keuangan DIY itu 38 persen, secara nasional termasuk tertinggi ketiga di bawah DKI dan Jawa Barat. Cuma kami melihat DIY banyak yang belum terakses keuangan. Beberapa kecamatan ada yang tidak ada [layanan keuangan] sama sekali,” katanya ditemui di Omah Kecebong, Kamis (30/11/2017).
Masyarakat di daerah yang belum terakses layanan jasa keuangan belum memahami pengelolaan keuangan dengan baik. Saat memiliki dana, langsung dilarikan untuk membeli motor atau hewan ternak. Kalaupun ada keperluan kredit, mereka memilih mendapatkan pinjaman dari rentenir.
“Maka kami mendorong supaya layanan keuangan sampai pelosok dalam bentuk agen Laku Pandai. Kendati ada beberapa keterbatasan di industri keuangan terkait pembukaan layanan kantor seperti IT, SDM, dan modalnya,” tutur Bakri.
Fungsi agen Laku Pandai seperti bank yang dapat melayani penarikan tunai, setor tunai, dan keperluan keuangan lainnya. Dengan adanya Laku Pandai, tingkat literasi keuangan bisa meningkat kerena tidak dimungkiri masih ada masyarakat yang belum menangkap informasi program pendanaan murah dengan baik.
Bakri mengatakan, Loan Deposit Ratio (LDR) perbankan DIY saat ini baru mencapai 60%. “Idealnya 80 sampai 90 persen. Jadi dana tabungannya lebih banyak daripada kredit,” katanya.
Kondisi tersebut banyak terjadi di bank umum, sementara LDR BPR sudah mencapai 80% karena mereka fokus pada kegiatan kredit.
Sementara, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY, Bambang Setiawan mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengajukan izin pembukaan Laku Pandai di OJK. Ditargetkan, pada 2018 mendatang bank daerah ini dapat melayani masyarakat sampai pelosok daerah melalui agen Laku Pandai ini.
“Para pamong seperti dukuh bisa jadi agen Laku Pandai karena mereka dekat dengan masyarakat,” kata Bambang.