SOLOPOS.COM - Pencanangan Kampung KB di Dusun Cembing, Desa Trimulyo, Jetis, Bantul, Selasa(10/10/17). (M102/JIBI/Harian Jogja)
Kabupaten Bantul masih kekurangan pendamping lokal desa (PLD)
Harianjogja.com, BANTUL--Hingga kini Kabupaten Bantul masih kekurangan pendamping lokal desa (PLD). Dari 75 desa yang ada, PLD baru berjumlah 59 orang. Akibatnya satu orang PLD bisa merangkap untuk mendampingi dua hingga empat desa sekaligus.
Kabid Pengembangan Masyarakat Desa (PMD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKB-PMD) Bantul, Ris Widodo mengamini hal tersebut.
Pihaknya menengarai kekurangan PLD tersebut disebabkan honor yang didapatkan relatif rendah dengan beban kerja yang cukup berat.
PLD harus mampu mendampingi Pemdes dalam penyelenggaraan pemerintahan, kerja sama, pengembangan BUMDes serta dalam perencanaan pembangunan yang berskala lokal dan keuangan desa. “Tugas PLD itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi program. Cukup berat,” ucapnya, baru-baru ini.
Namun menurut Ris, Pemkab Bantul tidak bisa ikut campur dalam permasalahan honor PLD ini. Pasalnya anggaran honor PLD tersebut merupakan kewenangan penuh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bahkan rekrutmen PLD juga langsung dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Padahal Ris menyebut idealnya satu desa memiliki satu PLD, bukan merangkap seperti yang terjadi saat ini. Sehingga pendampingan terhadap tata kelola keuangan desa, baik APBDes maupun dana desa, dapat optimal.
Apalagi kini, mayoritas dana desa masih dialokasikan untuk pembangunan fisik. Ia berharap dengan adanya PLD, dana desa tersebut dapat dibagi rata untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa.
Selain kekurangan PLD, Ris mengaku Bantul juga masih kekurangan tenaga pendamping teknis yang bertugas di tingkat kecamatan untuk mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral, yang kini baru berjumlah 31 orang.