SOLOPOS.COM - Ilustrasi kemiskinan. (JIBI/Solopos/Dok.)
Pada 2017 ini, pihaknya mengalokasikan 17% APBD untuk program penanggulangan kemiskinan
Harianjogja.com, BANTUL-Jumlah warga miskin di Kabupaten Bantul mencapai 14,33% dari total penduduk atau sekitar 133.079 jiwa pada 2016.
Meskipun telah berkurang dari tahun 2015 sebesar 16,33%, Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menganggap jumlah tersebut tidaklah kecil. Oleh sebab itu, pada 2017 ini, pihaknya mengalokasikan 17% APBD untuk program penanggulangan kemiskinan.
Halim mengatakan, program penanggulangan kemiskinan ini diampu beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan asas mendasar yang harus ditaati yakni partisipatif, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan berkelanjutan. Pelaksanaan program dan pengalokasian anggaran tersebut dapat diawasi lansung oleh masyarakat dengan sistem data terbuka.
Ia menambahkan, Pemkab Bantul juga telah menetapkan lima strategi guna menanggulangi kemiskinan. Pertama, pengurangan beban pengeluaran warga miskin melalui pemberian beasiswa, Jamkesda atau fasilitas jaminan sosial lainnya. Kedua, peningkatan kemampuan dan pendapatan dengan cara pemberdayaan oleh OPD terkait. “Terutama OPD di rumpun ekonomi dengan memberikan pelatihan dan sarana prasana ekonomi yang dibutuhkan,” katanya, Senin (27/11).
Ketiga, pengembangan usaha mikro yang dimiliki warga miskin. Keempat, pemberdayaan warga miskin agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri. Kelima, sinergi kebijakan dan program antar OPD di Bantul. Bantul. “Kita tidak bisa menyerahkan semua ke Dinsos karena cakupan permasalahan kemiskinan itu luas. Maka seluruh OPD memiliki peran yang penting,” tegasnya.