SOLOPOS.COM - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyematkan tanda pangkat kepada Sri Mulyani yang dilantik menjadi Bupati Klaten di Gedung Gradhika Bakthi Praja Kompleks Pemprov Jateng, Senin (27/11/2017). (Istimewa/Dokumentasi Humas Setda Klaten)
Bupati Klaten Sri Mulyani diminta segera mengisi kekosongan jabatan pimpinan OPD.
Solopos.com, KLATEN — Sejumlah pekerjaan besar menanti Sri Mulyani yang baru saja dilantik menjadi Bupati Klaten melanjutkan sisa masa jabatan periode 2016-2021, Senin (27/11/2017).
Salah satu hal yang harus dikerjakan segera oleh Sri Mulyani adalah mengisi kekosongan jabatan struktural organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Klaten. Sebagaimana diinformasikan, pengisian jabatan struktur OPD baru yang sedianya dilakukan akhir Desember 2016 lalu batal dilakukan karena Bupati Klaten saat itu, Sri Hartini, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hingga saat ini, jabatan-jabatan tersebut, termasuk sembilan jabatan eselon II dibiarkan kosong dan ditangani pelaksana tugas (plt). Selain sembilan jabatan eselon II, ada 46 jabatan eselon III dan 41 jabatan eselon IV yang juga kosong. (Baca: Sri Mulyani Jadi Bupati Klaten, Siapa Wakilnya?)
Terkait pengisian jabatan yang kosong itu, Sri Mulyani mengatakan akan belajar dari pengalaman bupati sebelumnya, Sri Hartini. Dia tak ingin apa yang terjadi saat kepemimpinan Sri Hartini terulang lagi di Klaten.
“Agar tidak terjadi kasus serupa, saya meminta para ASN [aparatur sipil negara] terus menguatkan iman dan tidak ada rasa pinginan,” kata istri Bupati Klaten periode 2005-2015, Sunarna, itu.
Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Klaten, Sunarto, mengatakan penataan jabatan OPD termasuk pengisian jabatan segera dilakukan agar kinerja pemerintahan lebih efektif dan efisien. “Tidak ragu lagi dalam bekerja. Selama ini, setelah OTT [penangkapan Sri Hartini oleh KPK], kebanyakan OPD melakukan hal-hal yang sifatnya rutinitas,” ungkapnya.
Sunarto mendorong Mulyani bisa melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitas melalui OPD-OPD di Kabupaten Bersinar. Ia mencontohkan seperti dalam mengejar pendapatan asli daerah (PAD). Selama ini, PAD Klaten dinilai stagnan di angka Rp300 miliar. (Baca: Ini Prioritas Sri Mulyani Setelah Dilantik Jadi Bupati Klaten)
“Bagaimana dari sisi pendapatan itu agar tidak banyak yang bocor? Bisa melakukan penerapan model nontunai. Sejak dulu PAD seakan tidak ada perkembangan. Masak kalah dengan yang di desa-desa mulai melakukan kreativitas untuk menghasilkan pendapatan,” urai Sekretaris Komisi I DPRD Klaten itu.
Lebih lanjut, Sunarto menuturkan penanaman nilai-nilai moralitas perlu digencarkan kembali agar kasus yang menjerat mantan Bupati Klaten serta beberapa pejabat tak terulang. Penerapan penghargaan dan sanksi juga harus dipertegas kepada para ASN di Kabupaten Bersinar. “Budaya malu itu perlu ditanamkan kembali. Nilai-nilai religius juga penting ditekankan kepada para ASN,” ungkapnya.