SOLOPOS.COM - Ilustrasi guru (Dok. JIBI/Harian Jogja)
PGRI Klaten meminta Pemkab setempat lebih berpihak pada guru wiyata bakti terutama terkait kesejahteraan mereka.
Solopos.com, KLATEN — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Klaten meminta Dinas Pendidikan (Disdik) setempat mendata guru nonaparatur sipil negara (ASN) atau wiyata bakti (WB) di kabupaten tersebut. Pendataan dimaksudkan untuk memetakan guru WB yang selama ini belum mendapat tunjangan kesejahteraan dari pemerintah.
Hal itu disampaikan Ketua PGRI Klaten, Sunardi, bersamaan dengan momentum peringatan Hari Guru Nasional, Sabtu (25/11/2017). Sunardi mengatakan selama ini sudah ada bantuan kesejahteraan guru WB dari pemerintah pusat serta provinsi. Namun, belum semua guru WB di Kabupaten Bersinar mendapat bantuan tersebut.
“Saya mengharapkan ada pemetaan dari Disdik untuk yang sudah mendapatkan tunjangan kelayakan dari pusat atau provinsi. Jika ada yang belum mendapat tunjangan kelayakan itu, kami harapkan ada keberpihakan dari Pemkab,” ujar Sunardi saat ditemui di Pemkab Klaten, Sabtu.
“Saya mengharapkan ada pemetaan dari Disdik untuk yang sudah mendapatkan tunjangan kelayakan dari pusat atau provinsi. Jika ada yang belum mendapat tunjangan kelayakan itu, kami harapkan ada keberpihakan dari Pemkab,” ujar Sunardi saat ditemui di Pemkab Klaten, Sabtu.
Jumlah guru WB di Klaten cukup banyak menyusul belum ada rekrutmen CPNS selama beberapa tahun terakhir. Sunardi mencontohkan banyak SD negeri di Kabupaten Bersinar yang kini tersisa tiga guru berstatus ASN.
“Rata-rata guru SD negeri itu tinggal tiga orang yang ASN. Bayangkan saja mereka harus mengampu enam kelas. Idealnya ada guru kelas, guru Olahraga, serta guru Agama. Akhirnya kekosongan itu diisi WB,” katanya.
Sunardi berharap gaji guru WB minimal bisa sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK) setelah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten. Dengan begitu kerja mereka itu benar-benar kerja yang bukan hanya semata-mata kerja tetapi kerja yang profesional. “Untuk bekerja profesional itu perlu dorongan semangat,” urai dia.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten, Pantoro, mengatakan Pemkab sudah berencana menggulirkan dana untuk kesejahteraan para guru WB melalui APBD. Hanya, penganggaran tersebut masih perlu melihat kondisi keuangan daerah.
“Kami sudah sampaikan ke badan anggaran termasuk dengan Komisi IV DPRD. Memang sudah ada rencana untuk penganggaran kesejahteraan guru WB. Kalau di APBD 2018 belum, nanti dicoba melalui APBD Perubahan. Penganggaran itu juga tergantung kemampuan daerah,” ungkapnya.
Terkait kondisi jumlah guru di Klaten, Pantoro mengatakan masih banyak kekurangan guru setelah para guru ASN memasuki masa pensiun. Sementara pengisian kekosongan masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat.
“Rata-rata di sekolah pinggiran itu guru ASN itu tinggal empat atau tiga bahkan ada yang tersisa dua orang. Kami hanya mengandalkan dari pengadaan CPNS oleh pemerintah pusat. Untuk dari daerah sendiri kemungkinannya sangat kecil karena lebih dari 50 persen APBD digunakan untuk belanja pegawai,” urai dia.
Plt. Bupati Klaten, Sri Mulyani, menuturkan saban tahun Pemkab sudah mengusulkan ke pemerintah pusat terkait pengisian kekosongan pegawai terutama di bidang pendidikan. “Setiap tahun kami mengirimkan usulan untuk pengisian guru. Namun, kami juga menunggu keputusan dari pusat untuk pengisiannya,” katanya.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Klaten, pada 2017 Pemkab mengirimkan surat terkait kebutuhan ASN di Klaten ke Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi. Total Pemkab Klaten butuh 3.154 ASN.
Dari jumlah itu, kebutuhan ASN untuk guru terdiri dari guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing sebanyak 2.905 orang. Sementara tenaga kesehatan 195 orang dan tenaga teknis pembangunan infrastruktur sebanyak 54 orang. Jumlah total ASN di Klaten hingga akhir Oktober lalu sekitar 10.900 orang.