SOLOPOS.COM - Sepeda motor melintas di Jalan Bimasakti, Pengok, Demangan, Gondokusumn, yang ambles, Kamis (24/11/2017). (Ujang Hasanudin/JIBI/Harian Jogja)
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja memetakan beberapa titik jalan yang rawan ambles dan longsor
Harianjogja.com, JOGJA- Menghadapi musim hujan ini, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja beberapa memetakan beberapa titik jalan yang rawan ambles dan longsor.
Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, Aki Lukman Nurhakim menyebutkan di antaranya drainase di Jalan Babaran Umbulharjo dan dua talud di Sungai Code, yakni selatan Jembatan Gondolayu Jetis dan talud Kampung Terban.
Untuk drainase Jalan Babaran sudah masuk rencana perbaikan dengan anggaran Rp13,5 miliar pada tahun depan. Sementara dua talus Sungai Code belum ada kejelasan karena kewenngan Balai Besar Sungai Serayu Opak (BBWSO) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan.
Aki mengatakan jika terjadi kerusakan lagi talud dan drainase selama dua bulan ke depan, pihaknya belum bisa memperbaikinya karena dana insidentil perbaikan sudah habis di awal tahun.
Dana insidentil perbaikn talud dan drainase tahun ini Rp1,5 miliar sudah terserap semuanya untuk memperbaiki talud di utara Embung Langensari dan drainase di Simpang Empat Ngampilan, beberapa waktu lalu.
“Kami hanya berharap warga sekitar talut untuk waspada dan segera mengungsi jika terjadi pergerakan tanah,” katanya, Jumat (24/11/2017).
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja, Bambang Seno Baskoro mengatakan dana insidentil habis tidak bisa menjadi alasan untuk tidak memperbaiki jika terjadi kerusakan talud dan drainase.
Menurut dia, Pemerintah Kota Jogja memiliki dana tak terduga. Hanya memang pengjuannya harus melalui beberapa tahapan, tidak seperti dana insidentil yang bisa digunakan seketika.
“Yang penting kerusakan infrastruktur jangan sampai menggnggu masyarakat,” kata dia. Politikus Partai Golkar ini akan mendorong dana insidentil perbaikan infrastruktur di DPUPKP ditambah pada APBD 2018.