SOLOPOS.COM - Ilustrasi Logo Bank Indonesia. (Istimewa)
Semua negara hampir dapat dipastikan memiliki kebijakan untuk mendorong berkembangnya sektor UMKM
Harianjogja.com, JAKARTA-Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor penyumbang ekonomi negara. Namun, sampai saat ini, pembiayaan dari perbankan untuk sektor tersebut masih minim.
Direktur Departemen Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bank Indonesia Yunita Resmi Sari mengatakan, semua negara hampir dapat dipastikan memiliki kebijakan untuk mendorong berkembangnya sektor UMKM. Semakin tinggi pendapatan, instrumen kebijakannya semakin bervariasi.
Jika dilihat dari rasionya, pembiayaan untuk UMKM di negara-negara di Asia adalah 11,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). “Kalau Indonesia baru 7,1 persen. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM belum jadi target utama mungkin karena risikonya tinggi. Maka perlu upaya khusus mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit,” katanya pada wartawan di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Selasa (21/11/2017).
UMKM selama ini telah mampu memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. Menurut data, jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 97% dan kontribusinya kepada PDB sebanyak 57%. “Maka ekonomi banyak di-support UMKM,” tegasnya.
Saat ini, kendala utama yang banyak dialami UMKM adalah keterbatasan akses permodalan. Untuk itu, Bank Indonesia mewajibkan setiap bank untuk menyalurkan kredit untuk memenuhi rasio penyaluran kredit yang ditetapkan. Pada 2015, rasio penyaluran kredit minimal 5%, kemudian pada 2016 naik menjadi 10%, 2017 menjadi 15%, dan pada 2018 mendatang akan semakin ditingkatkan menjadi minimal 20%.
Menurutnya memang tidak semua bank memiliki keahlian dalam penyaluran kredit UMKM tetapi ada cara lain agar mereka tetap berkontribusi menggeliatkan bisnis UMKM di Indonesia. “Kita buka pola-pola penyaluran [kredit] seperti pola chaneling dan sindikasi. Kami harapkan [bank umum dan swasta] bisa kerja sama dengan BPR [Bank Perkreditan Rakyat], koperasi, atau BMT sehingga bisa manfaatkan networking,” katanya.
Kewajiban pemenuhan rasio penyaluran kredit bagi UMKM tersebut ada pengecualian bagi kantor cabang bank asing karena memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Sejauh ini, katanya, kredit UMKM sebagian besar baru tersalurkan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Penyalurannya memang belum merata sehingga dibutuhkan banyak pihak untuk ikut andil dalam memajukan sektor UMKM dalam negeri.
Tidak hanya menyalurkan kredit, perbankan juga didorong untuk memberikan pelatihan kepada UMKM. Saat ini, pertumbuhan kredit terbesar adalah sektor pertanian. Namun, pangsa terbesarnya adalah sektor perdagangan.