SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Pemkab Kulonprogo harus lebih serius dalam melakukan pembinaan terhadap tata pengelolaan kearsipan
Harianjogja.com, KULONPROGO-Aset daerah berupa arsip statis maupun dinamis dinilai memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan pemerintah. Pemkab Kulonprogo diminta meningkatkan kualitas sistem pengelolaan kearsipan daerah.
Penyataan tersebut disampaikan Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kearsipan Sasmito Hadi dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulonprogo, Selasa (21/11/2017). “Arsip yang dimiliki daerah merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban pemerintah daerah, termasuk dalam perumusan kebijakan,” kata dia.
Pemerintah diharapkan mampu menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya. Sasmito mengungkapkan, penyelenggaraan layanan kearsipan perlu dilakukan secara komperehensif dan terpadu. Penataan arsip juga sudah semestinya mengoptimalkan perkembangan teknologi informasi. “Dibutuhkan juga kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan Pemda DIY dalam membangun sistem dan jaringan kearsipan berbasis teknologi informasi,” ujar Sasmito.
Menurut Sasmito, Pemkab Kulonprogo harus lebih serius dalam melakukan pembinaan terhadap tata pengelolaan kearsipan, baik kepada perangkat daerah dan desa, partai politik, organisasi masyarakat, maupun lembaga pencipta arsip lainnya. Jika memungkinkan, dia juga minta agar sumber daya pengelola arsip atau arsiparis bisa ditambah jumlah maupun kemampuan kompetensinya.
Pemkab Kulonprogo juga diharapkan memberi perhatian lebih kepada peningkatan kualitas sarana prasarana pendukung Lembaga Kearsipan Daerah (LKD). “Harapannya, DED [Detail Engineering Design] untuk pembangunan depo arsip juga segera disusun agar pengelolaan arsip menjadi lebih baik dan aman,” ucap Sasmito.