SOLOPOS.COM - Logo Kabupaten Sleman. (JIBI/Harian Jogja/Dok)
Alokasi dana infrastruktur paling besar dibandingkan sektor lainnya
Harianjogja.com, SLEMAN-Selain masalah pendidikan, kemiskinan dan kesehatan, pembangunan prioritas 2018 Kabupaten Sleman masih dititikberatkan untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan, alokasi dana infrastruktur paling besar dibandingkan sektor lainnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman Kunto Riyadi mengatakan, terdapat tujuh prioritas pembangunan di Sleman untuk 2018. Selain masalah peningkatan kualitas pelayan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, Pemkab Sleman bertekad menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal untuk bersaing di pasar internasional.
Di sektor pariwisata, misalnya, Pemkab Sleman menargetkan lama tinggal wisatawan nusantara 1,65 hari dan mancanegara 2,02 hari dengan target kunjungan wisatawan 4,5 juta orang. Tidak hanya itu, nilai ekspor ditargetkan naik menjadi $43 juta, produktivitas pertanian dan perikanan naik menjadi 3,26%.
“Kami juga ingin menekan angka pengangguran mencapai 5,80 persen dan angka kemiskinan menjadi 9,35 persen. Selain itu, pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas Pemkab,” katanya kepada Harian Jogja, Selasa (21/11/2017).
Sebagai komitmen Pemkab Sleman untuk pembangunan infrastruktur, alokasi dana untuk Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) untuk 2018 dipatok sekitar Rp331 miliar. Anggaran tersebut untuk meningkatkan prasarana dan sarana perekonomian seperti jalan dan jembatan. Termasuk pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH).
Kunto menambahkan, sektor kesehatan dan pendidikan juga menjadi prioritas pembangunan di mana Dinas Kesehatan mendapat alokasi Rp135,1 miliar. Itu belum termasuk alokasi untuk RSUD Sleman sebesar Rp78,6 miliar dan RSUD Prambanan Rp29,1 miliar.
Adapun Dinas Pendidikan mendapat alokasi dana Rp110,2 miliar dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Rp30,66 miliar. “Kami juga menyiapkan program untuk menyambut beroperasinya New Yogyakarta International Airport. Seperti pengembangan jalur wisata dan lainnya,” katanya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sleman Sofyan Setyo berharap Pemkab Sleman terus meningkatkan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Begitu juga dengan peningkatan infrastruktur seperti jalan dan drainase. Di bidang sosial Pemkab Sleman harus memaksimalkan layanan Jaring Pengaman Sosial (JPS) karena selama ini JPS mampu membantu warga yang belum mendapatkan kartu BPJS Kesehatan ataupun KIS dari pemerintah.
“Tahun ini sebenarnya dana JPS dianggarkan Rp10 miliar. Namun, untuk dana APBD 2018, alokasi dana JPS diturunkan Rp3 miliar karena penyerapan dananya tidak maksimal. Dinsos hanya bisa menyalurkan sekitar Rp7 miliar saja. Kami mendesak agar ada perubahan mekanisme pencairan klaimnya,” katanya.