Sejumlah Pejabat melakukan sumpah jabatan dalam penataan pejabat lingkup Pemkab Gunungkidul di Bangsal Sewokoprojo, Rabu (22/3/2017). (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja) Sejumlah Pejabat melakukan sumpah jabatan dalam penataan pejabat lingkup Pemkab Gunungkidul di Bangsal Sewokoprojo, Rabu (22/3/2017). (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja)
Rabu, 22 November 2017 06:20 WIB Irwan A. Syambudi/JIBI/Harian Jogja Gunung Kidul Share :

85 Pejabat di Gunungkidul Ini Wajib Laporkan Harta Kekayaan

Sedikitnya terdapat 85 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul yang wajib melaporkan harta kekayaan

Solopos.com, GUNUNGKIDUL – Sedikitnya terdapat 85 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul yang wajib melaporkan harta kekayaannya melalui online.

Laporan harta kekayaan tersebut akan langsung diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diawasi.

Dengan adanya kewajiban itu, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Gunungkidul mulai melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi online Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berbasis Elektronik (E-LHKPN).

“Sosialiasi pelaporan E-LHKPN online kemarin melibatkan sebanyak 85 orang wajib lapor,” kata Kepala Bidang Status Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai, BKPPD Gunungkidul, Edy Sedono, Selasa (21/11).

Ke-85 pejabat yang wajib lapor tersebut terdiri dari bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, auditor, kemudian seluruh kepala organiasai perangkat daerah (OPD), bendahara dan kepala unit pelayanan pengadaan.

Menurut Edy, sebelumnya 85 pejabat tersebut memang telah diwajibkan untuk melapor harta kekayaannya. Namun sistem yang dilakukan masih dengan cara manual. Baru kemudian tahun ini sistem pelaporannya dilakukan secara online.

“Aplikasi tersebut dirancang untuk mempermudah penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan,” ujarnya.

Melalui aplikasi ini, kata dia, setiap lembaga atau instansi pemerintah menyiapkan unit pengelola pendaftaran E-LHKPN. Selanjutnya, unit tersebut akan mendaftarkan pejabat yang belum menyerahkan LHKPN.

Sejumlah item yang wajib dilaporkan adalah semua harta kekayaan mulai dari harta bergerak, tidak bergerak hingga jumlah rekening. Termasuk didalamnya juga turut menyertakan ada tidaknya tanggungan hutang. “Semua dilaporkan secara berkala kepada KPK,” ungkap Edy.

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Murid Kencing Berlari, Guru (Honorer) Mati Seorang Diri

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (5/2/2018). Esai ini karya Lardianto Budhi, guru Pendidikan Seni dan Budaya di SMAN 1 Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Alamat e-mail penulis adalah s.p.pandamdriyo@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Bambang Ekalaya atau sering disebut Palgunadi adalah…