SOLOPOS.COM - Ilustrasi kredit properti. (Foto: marketeers.com)
Ketimpangan ekonomi semakin mengkhawatirkan.
Harianjogja.com, JOGJA— Ketimpangan ekonomi atau gini ratio DIY yang mencapai angka 0,425, tertinggi se-Indonesia, sudah sangat mengkhawatirkan. Jika kesenjangan pendapatan terus dibiarkan, bukan tidak mungkin nantinya akan muncul konflik sosial yang menghancurkan.
Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda DIY Sulistyo tingginya angka gini ratio menunjukkan bahwa adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Ia khawatir, jika ketimpangan sosial terus melebar, maka rakyat akan menjadi mudah marah dan tersinggung. Sehingga akan menimbulkan kondisi yang tidak kondusif.
Kalau hal itu sampai terjadi, maka kestabilan pemerintah juga akan ikut terganggu, akhirnya DIY akan semakin tertinggal dari daerah lain. Sebab, salah satu prasyarat perkembangan suatu wilayah adalah kondisi yang aman, damai dan tentram.
Sebagai solusi, ia menghimbau pihak-pihak yang selama ini menikmati pertumbuhan ekonomi agar mau berbagi dengan masyarakat yang tak kebagian. Sulistyo menyebut itu sebagai “investasi sosial” yang berguna untuk menghindari terjadinya konflik di masyarakat.
Hal ini, sebutnya, penting untuk disadari oleh para kelas menengah atas, pasalnya, kue ekonomi yang diperebutkan selama ini tidak banyak, otomatis tidak semua orang akan kebagian karena masalah akses dan semacamanya.
“Mereka harus menyadari ada orang yang membiarkan dirinya tidak kaya. Karena itu yang mendapatkan kue harus melihat orang-orang yang tidak kebagian. Misalnya, dengan amal. Rasa seperti itu harus ada sebagai investasi sosial berupa nilai gotong royong dan kesetiakawanan. Kalau itu tidak ada, maka rakyat akan cepat marah,” ucapnya saat Rencana Aksi Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Sosial di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, Selasa (21/11/2017).
Kepala Badan Kesbangpol DIY Agung Supriyono juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, ketimpangan yang terus dibiarkan akan mengganggu ketertiban. Ketika situasi tidak kondusif, pertumbuhan ekonomi juga tidak akan menggeliat. Sebagai jawaban, ia mengaku instansinya sudah menciptakan Tim Ketahanan Ekonomi dan Sosial. Tugasnya adalah meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial di DIY.
Agung mengatakan, Bumi Mataram memang tidak seperti wilayah lain yang punya riwayat konflik komunal seperti layaknya Lampung, Ambon, Poso dan Aceh. Namun, meski demikian terdapat risiko-risiko yang bisa meletus kapan saja menjadi konflik sosial. Apalagi, dengan keberadaan New Yogyakarta International Airport, orang yang akan datang ke DIY akan semakin banyak, baik lokal maupun mancanegara yang membawa berbagai macam kepentingan dan ideologi.