SOLOPOS.COM - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat berbincang dengan keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Balai Kota Jogja, Rabu (15/11/2017). (Ujang Hasanudin/JIBI/Harian Jogja)
Perbedaan data warga miskin masih jadi persoalan.
Harianjogja.com, SLEMAN— Perbedaan data warga miskin antara Pusat dengan pemerintah di daerah masih saja terjadi. Kondisi tersebut menyebabkan pengentasan masalah kemiskinan belum pernah selesai.
Salah satu contohnya, diutarakan Pusmainnah Kumariyati, warta Pengok Kidul, Baciro, Umbulharjo, Jogja. Dia mengadukan permasalahan tersebut kepada Khofifah. “Saya selama ini, sejak program PKH [program keluarga harapan] digulirkan tidak pernah didata dan diterima sebagai penerima manfaat,” katanya di Hotel Grand Marcure, Depok, Sleman, Rabu (15/11/2017).
Pusmainnah memberanikan diri untuk bertemu Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansah seusai membuka Rakor Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ia membawa segulung dokumen, berisi kartu keluarga dan identitas pendukung lainnya. “Saya pernah mengajukan, tapi tidak digubris. Mau ketemu Bu Khofifah sama pendamping dicegah. Padahal saya juga orang Indonesia,” kesalnya.
Padahal ia juga serumah dengan anaknya, Cahyo Gumilang yang memiliki dua balita. Satu anak masih berumur 1,5 tahun dan satunya lagi duduk di Taman Kanak-kanak. “Saya minta agar menjadi peserta PKH. Saya juga langsung menemui pak Untung [Kepala Dinas Sosial DIY Untung Sukaryadi],” katanya.
Untung yang saat itu mendampingi Khofifah mengatakan, setelah melihat data yang diberikan oleh Pusmainnah, secara administrasi memenuhi komponen yang dipersyaratkan PKH. Harusnya, kata Untung perbedaan data tidak boleh terjadi. Sebab perolehan data warga miskin dimulai dari komunitas terkecil mulai RT, RW, Dukuh atau Kelurahan hingga dikirim ke Pusat. “Tidak hanya kasus ibu ini, tapi masih banyak kasus lainnya,” jelas Untung.
Dia menduga, ada beberapa faktor kemungkinan ada warga miskin yang tidak masuk dalam program bantuan Kemensos. Seperti PKH, Rastra, dan program serupa lainnya. “Bisa jadi, saat dilakukan pendataan tidak bertemu dengan orangnya. Data tercecer. Tapi ini kan data dinamis, pendamping terus bergerak melakukan updating [pembaharuan] data warga miskin,” katanya.
Selain masalah itu, seringkali adanya perubahan identitas penerima manfaat baik nama maupun alamat yang tidak dilaporkan, menyebabkan si penerima dicoret dari data program. “Ada juga komponen yang mensyaratakan, jika anak sudah lulus SMA maka ia tidak lagi berhak menerima program. Harus keluar,” ujar dia.
Mensos Khofifah sendiri mengakui jika sampai saat ini masih ada ketidaksesuaian basis data antara daerah dengan Pusat. Padahal masalah Validasi data kemiskinan diatur dalam UU No.13/2011. “Prosesnya dari bawah [bottom up]. Oleh karenanya, dia berharap Pemda mengecek data-data kemiskinan yang dimasukkan dan dikirim ke Kemensos. “Tolong check staf yang di-bimtek, jangan anggap remeh Rakor, ini masalah data,” pinta Khofifah.
Diakuinya, ada daerah yang tidak mau mencairkan PKH karena ada perbedaan data penerima manfaat. Padahal Kemensos juga menerima data dari daerah. Sayangnya, banyak daerah yang juga tidak mau melakukan updating data untuk dikirim ke Pusat. “Masalah data perlu sinergi, jangan asal tuding. Yang data tidak sama yang mana? Sistem informasi dan konfirmasi data terpadu harus dilakukan,” tegas dia.
Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Sleman Feri Istanto menjelaskan, beberapa waktu lalu pihaknya menerima data terbaru penerima PKH dan BPNT (bantuan pangan nontunai). Ada 66.534 keluarga penerima manfaat (KPM) untuk wilayah Sleman yang akan menjadi penerima program.
Sebelumnya, Dinsos Sleman sudah mengunci data kemiskinan pada 14 November lalu untuk dikirim ke Kemensos. “Tapi [yang diterima] by name dan by addres-nya berbeda. Kami masih menunggu updating data basis data terpadu terakhir. Mungkin triwulan pertama 2018 hasilnya muncul,” jelas Feri.