SOLOPOS.COM - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo. (JIBI/Solopos/Antara/Oky Lukmansyah)
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) berani menolak permintaan yang menyalahi prosedur.
Semarangpos.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jateng selalu memberikan pelayanan sesuai peraturan. ASN Pemprov Jateng dimintanya berani menolak jika ada permintaan yang menyalahi prosedur.
“Ketika masyarakat ada yang ingin seenaknya dan tidak sesuai aturan, mereka harus berani menjelaskan, misalnya ada pengusaha yang mengeluh proses perizinan untuk bisnisnya lambat dan setelah ditelusuri ternyata persyaratannya kurang, maka ASN saya dorong untuk berani menjelaskan bahwa pengurusan itu harus sesuai dengan aturan yang ada,” kata Gubernur Ganjar Pranowo di Kota Semarang, Jateng, Jumat (17/11/2017).
Menurut Ganjar, pelayanan prima yang diberikan pemerintah juga harus diimbangi oleh masyarakat yang turut serta dalam menegakkan aturan. Politikus PDI Perjuangan ini mengaku bersyukur karena saat ini masyarakat bisa merasakan birokrasi Pemprov Jateng yang lebih ramah dan egaliter, terlebih dengan semakin banyaknya kanal-kanal komunikasi yang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, saran ataupun keluhan terkait dengan pelayanan publik.
“Ada keramahan birokrasi di pemprov, ada suasana birokrasi yang kasual. Birokrasi kasual ini adalah proses yang terbentuk panjang dan menunjukkan bahwa birokrasi semakin egaliter karena dorongan kita untuk melayani mudah, murah, dan cepat,” ujarnya.
Ganjar menyebutkan keberhasilan reformasi birokrasi bisa dilihat dari keteladanan yang diberikan pemimpinnya. Oleh karena itu, Ganjar juga mendorong pimpinan-pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk terus berinovasi dan berkreasi demi pelayanan publik yang prima.
“ASN-nya sebenarnya siap, tapi pimpinan di atasnya yang dituntut dan ditantang untuk berinovasi dan berkreasi. Itu juga yang selalu saya dorong,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemprov Jateng Sri Puryono menambahkan reformasi birokrasi bukanlah upaya yang mudah untuk dilakukan karena memerlukan keteladanan dari pemimpin masing-masing. Reformasi birokrasi di Pemprov Jateng, kata dia, diawali dari komitmen pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.
Komitmen itu senantiasa dijaga dan dicerminkan melalui slogan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi“. “Kuncinya adalah keteladanan, kemauan dan tekad. Pak Ganjar dan Pak Heru sudah memberikan contoh ‘mboten korupsi, mboten ngapusi’. Selain itu, tekad teman-teman untuk mau berubah melakukan reformasi birokrasi yang semakin baik. Dengan adanya keteladanan dan tekad, kita akan mengontrol diri sendiri,” ujarnya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya