SOLOPOS.COM - Ilustrasi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan (Twitter)
Sektor informal masih jadi tantangan terberat JKN.
Harianjogja.com, JOGJA— Kepesertaan masyarakat dalam program jaminan sosial ketenagakerjan maupun jaminan kesehatan nasional masih belum merangkul seluruh sektor informal. Di wilayah DIY, dari total jumlah penduduk sebanyak 3,6 juta jiwa, baru 321.550 peserta yang berasal dari sektor informal.
“Artinya, masih sangat kurang yang bergabung dengan program ini,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jogja, Dwi Hesti Yuniarti dalam acara Rembuk JKN-KIS di Ruang Bakau, Hotel Tentrem, Rabu (15/11/2017).
Hesti mengatakan ada banyak faktor yang memengaruhi banyaknya masyarakat di sektor informal yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta mandiri JKN. Sebagian besar masyarakat di sektor ini dinilai kurang memiliki rasa gotong royong. Di mana banyak yang masih bergantung untuk dapat dibiayai oleh pemerintah.
“Tentunya ini tugas bersama agar dapat menjaring lebih banyak kepesertaan di sektor ini. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni dengan diikat oleh aturan atau regulasi,” ungkap Hesti.
Lebih lanjut Hesti memaparkan upaya mengikat masyarakat dengan regulasi atau aturan untuk bisa bergabung dengan program tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya, kata dia, dengan mensyaratkan penyertaan kartu BPJS dalam semua bentuk pengurusan surat-surat.
“Baru dengan demikian, kepekerja sektor informal ini bisa bergabung dengan program pemerintah ini, misalnya pada BPJS Kesehatan,” imbuh Hesti.
Pakar Jamkesmas, Ali Ghufron mengatakan pencapaian kepesertaan secara nasional sudah mencapai 182 juta peserta. Diakui dia, tantangan terberat masih dari sektor informal yang sebagian besar masih banyak yang belum bergabung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
“Memang tantangan terberat ada di sektor informal. Karena dari sisi pembiayaan, mereka harus membiayai sendiri secara mandiri. Setiap bulan harus mengangsur, lalu siapa yang akan membiayai kalau mereka memang banyak yang tidak mampu,” ungkap Ali.
Ali menambahkan jumlah sektor informal sangat besar. Kurang lebih, kata dia, ada 92 juta orang yang terdiri dari pekerja sektor informal dan termasuk warga tidak mampu. Ali mengatakan secara umum, rata-rata persentase sektor ini kurang lebih sekitar 30% sampai 40% dari penduduk Indonesia.
“Solusinya, menurut saya tidak terlalu sulit. Hanya memang perlu dilakukan pengkajian secara segsama. Selain itu, jangan sampai BPJS ini mengalami defisit, apalagi defisitnya besar. Sehingga dapat mengancam sustainable,” imbuh Ali.