SOLOPOS.COM - Sejumlah pedagang Pasar Klewer timur menata kios daruratnya di Alut Keraton Solo, Selasa (19/9/2017). (Bayu Jatmiko Adi/JIBI/Solopos)
Pasar tradisional Solo ini mengupas tentang rencana pembangunan Pasar Klewer Timur.
Solopos.com, SOLO — Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki batasan waktu. Gagalnya lelang pembangunan Pasar Klewer Solo sisi timur yang direncanakan menggunakan APBN dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun ini berkonsekuensi hangusnya anggaran tersebut pada tahun 2018.
Pakar ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Mulyanto, menilai dalam situasi seperti saat ini, ketegasan Pemkot Solo sangat diperlukan. Pemkot harus memastikan adanya sumber dana untuk pembangunan ulang Pasar Klewer sisi timur.
“Setelah Agustus, biasanya sudah ada nota keuangan RAPBN tahun selanjutnya. Jadi, kalau akhir tahun ini sudah muncul anggaran untuk pembangunan Pasar Klewer, dana itu akan tersedia pada 2018. Kalau tidak, maka dana itu tidak akan dianggarkan,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (14/11/2017).
“Setelah Agustus, biasanya sudah ada nota keuangan RAPBN tahun selanjutnya. Jadi, kalau akhir tahun ini sudah muncul anggaran untuk pembangunan Pasar Klewer, dana itu akan tersedia pada 2018. Kalau tidak, maka dana itu tidak akan dianggarkan,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (14/11/2017).
Ia menyarankan Pemkot Solo intensif bernegosiasi ke Kemendag agar ada anggaran dari Pusat, seberapapun jumlahnya, bisa dialokasikan untuk pembangunan Pasar Klewer timur.
Jika anggaran yang disetujui masih kurang dari kebutuhan, sebagai konsekuensi dan tanggung jawab kepada masyarakat, khususnya pedagang, Pemkot Solo harus menganggarkan kekurangan tersebut melalui APBD 2018.
“Dalam hal ini, pedagang memang pihak yang paling dikorbankan. Pemkot Solo harus dapat memberi kepastian pasar bisa dibangun ulang,” tutur dia.
Selain memastikan ada anggaran pembangunan, Pemkot Solo sebaiknya juga memberikan semacam kompensasi pada para pedagang. Perpindahan dari pasar utama ke pasar darurat pasti memberi efek berkurangnya penghasilan.
Setelah nanti omzet membaik, pedagang yang kembali ke Pasar Klewer timur yang sudah dibangun ulang juga dipastikan mengalami kesulitan mendapatkan omzet yang sama dengan saat awal mereka di sana.
Meski demikian, Mulyanto membeberkan kondisi keuangan Negara tidak sedang baik-baik saja. Target pendapatan Pusat beberapa tahun terakhir tak pernah tercapai. Hal itu menyebabkan ketidakpastian tersedianya dana saat pengguna anggaran ingin mencairkannya.
“Walau nominal anggarannya besar, belum tentu anggaran itu bisa cair tepat waktu. Di perguruan tinggi saja, anggaran untuk penelitian banyak yang dikurangi,” ungkapnya. (baca: Lelang Pembangunan Pasar Klewer Timur Gagal Lagi, Rudy Temui Mendag)
Perihal tak ada kontraktor yang ikut lelang, itu wajar. Kontraktor tak hanya melihat nilai uang yang besar, tetapi melihat waktu pelaksanaan. ” Kalau terlalu mepet dengan deadline, mereka tak akan mau ambil risiko,” kata dia.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNS itu mengatakan negosiasi tahun ini jauh lebih mudah dibanding tahun depan. Jika anggaran tidak bisa lolos tahun ini, batas penghalang lebih besar bakal ditemui Pemkot Solo tahun depan.
Ia berpendapat 2018 sebagai tahun politik. Meski Solo memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi, namun mantan Wali Kota Solo itu hanya bisa efektif bekerja hingga September 2018. Selanjutnya, bakal muncul faksi-faksi saling dukung calon di kalangan DPR. Situasi itu bakal berimbas pada tarik-ulur penganggaran yang disahkan dalam APBN 2019.
“Situasi politik tahun depan sangat berdampak pada politik anggaran. Kalau Pemkot ingin dana pembangunan Pasar Klewer dianggarkan dalam APBN, ini saat paling tepat. Kalau saat ini anggaran itu tak masuk RAPBN, nasib Pasar Klewer akan semakin dilematis,” papar dia.