SOLOPOS.COM - Pengecatan Kraton Ngayogyakarta (JIBI/Dok)
Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja menginginkan agar ada penyeragaman dalam pembangunan semua gapura
Harianjogja.com, JOGJA-Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja menginginkan agar ada penyeragaman dalam pembangunan semua gapura dengan desain tunggal yang menandakan karakter khas Jogja.
“Keinginan ini akan kami usulkan dalam pembahasan APBD 2018,” kata Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja, Bambang Seno Baskoro, Minggu (12/11/2017).
Pembahaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 akan dimulai pada pertengahan bulan ini dan ditarget selesai pada akhir November.
Pembahaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 akan dimulai pada pertengahan bulan ini dan ditarget selesai pada akhir November.
Bambang Seno mengatakan penyeragaman gapura yang akan diusulkannya tidak hanya di jalur-jalur utama, namun sampai ke gapura-gapura yang ada di setiap pintu masuk perkampungan.
Menurut dia, proses penyeragaman gapura tidak membutuhkan banyak biaya, karena memanfaatkan gapura yang sudah ada, “Tinggal menambahkan ciri khas Jogja aja sehingga menjadi pembeda dengan kota-kota lain,” ujar dia.
Ia meminta dinas terkait tidak mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum bangunan tersebut memiliki desain yang mendandakan arsitektur khas Jogja pada bagian.
Lebih lanjut, politikus Partai Gokkar ini mengatakan untuk membuat desain khusus gapura bisa melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) atau Dinas Kebudayaan. Keinginan Komisi C DPRD Kota Jogja ini sebelumnya juga disampaikan oleh Forum Lintas Komunitas Pariwisata (FLKP).
Bonny Tello selaku ketua forum menyayangkan Jogja sebagai kota pariwisata berbasis budaya, namun bangunan-bangunan hotel tidak memiliki ciri khas Jogja.
“Hampir semua bangunan hotel berbentuk kotak yang tidak ada bedanya dengan hoel di kota-kota lain,” ujar dia pada Maret lalu.
Namun Bonny mengakui tidak mudah untuk mengubah bangunan hotel. Yang jelas, kata dia, bisa diterapkan kepada hotel-hotel baru.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPKP Kota Jogja, Agus Tri Haryono mengatakan usulan tersebut akan menjadi bahan kajian instansinya. Pihaknya juga peru berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda), Dinas Kebudayaan dan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.