Ilustrasi kartu BPJS (JIBI/Solopos/Dok.) Ilustrasi kartu BPJS (JIBI/Solopos/Dok.)
Selasa, 14 November 2017 19:15 WIB Irawan Sapto Adhi/JIBI/Solopos Solo Share :

KESEHATAN SOLO
Pemkot Hapus BKMKS pada 2018

Pemkot Solo akan menghapus program BKMKS pada  2018 mendatang.

Solopos.com, SOLO — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menargetkan semua warga Kota Bengawan menjadi peserta layanan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada akhir 2017 ini. Setelah itu, program Bantuan Kesehatan Masyarakat Kota Solo (BKMKS) akan dihapus.

Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, menyebut hingga November 2017 ini tinggal 15% warga Solo yang belum terlayani JKN-KIS. Pemkot akan mendorong warga tersebut untuk bisa memperoleh layanan JKN-KIS.

Rudy menyatakan bagi warga yang tergolong atau merasa tidak mampu akan dibantu Pemkot dalam pembayaran premi JKN-KIS kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Harapannya tahun ini bisa 100% warga terdaftar [JKN-KIS]. Sekarang masih 15% warga Solo yang belum terdaftar. Warga rentan miskin akan kami tanggung untuk pembayaran premi JKN-KIS,” kata Rudy saat ditemui Solopos.com setelah menghadiri acara pembagian KIS kepada warga tidak mampu di Pendapa Kantor Kelurahan Manahan, Selasa (14/11/2017). (Baca: DKK Solo Kebanjiran Permohonan BKMKS)

Rudy mengatakan jika semua warga Solo telah terdaftar layanan JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan, program BKMKS tidak berlaku lagi. Pemkot akan menghapus program yang lahir awal 2017 ini setelah semua warga mengantongi KIS.

Rudy menyampaikan BKMKS sejak awal memang ditujukan hanya untuk menjembatani masyarakat miskin yang belum punya KIS untuk bisa mengakses layanan kesehatan secara gratis di Kota Solo. Dia mengimbau warga yang masih mengantongi Kartu BKMKS segera mendaftar sebagai peserta JKN-KIS.

“Saya rasa warga pegang BKMKS itu belum nyaman. Nilai klaim BKMKS kan maskimal hanya Rp5 juta. Kalau misalnya warga berobat habis Rp9 juta, masih kurang, enggak bisa pulang dari RS, padha wae [sama saja] kena masalah. Kalau klaim KIS ini kan tidak terbatas. Nanti warga rentan miskin kami bantu bayar preminya,” jelas Rudy. (Baca: Pendaftar BKMKS Ditolak karena Sudah Jadi Peserta JKN)

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Purwanti, mengatakan kini sudah 85% dari sekitar 57.000 warga Solo telah terkover layanan JKN-KIS baik kepersertaan mandiri, perusahaan (PPU), dan penerima bantuan iuran (PBI). Dia menyebut DKK akan menggandeng BPJS Kesehatan Solo untuk mengidentifikasi 15% atau sekita 8.550 warga Solo yang belum terdaftar layanan JKN-KIS.

Pemkot akan membantu warga yang tergolong tidak mampu untuk bisa mengantongi KIS kepersertaan penerima bantuan iuran (PBI) dari APBD Kota Solo. “Kami bersama BPJS akan memetakan warga yang belum terdaftar JKN-KIS. Kami akan menyeleksi mana warga yang mungkin seharsunya ditanggung perusahaan dan mana warga yang mungkin tidak mampu sehingga menjadi tanggung jawab Pemkot. Harapan Pak Wali memang 15 % warga Solo yang belum mengantongi KIS bisa segera diselesaikan,” jelas Purwanti.

Terkait agenda pembagian KIS di Pendapa Kantor Kelurahan Manahan, Purwanti mengatakan DKK membagikan 4.812 KIS kepada warga Kecamatan Banjarsari. Pambagian KIS dibagi menjadi dua sesi, yakni sesi pertama menghadirkan warga Sumber, Banyusanyar, Pungawan, Kestalan, Gilingan, Mangkubumen, Manahan, Timuran, Keprabon, Setabelan, dan Ketelan. Sedangkan sesi dua pada Selasa siang menghadirkan warga Nusukan dan Kadipiro.

 

Lowongan Pekerjaan
OPERATOR CETAK PT Solo Grafika Utama, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Dilema antara Pakem dan Showbiz

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (8/11/2017). Esai ini karya Muh. Fajar Shodiq, dosen Sejarah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah fajarshodiq70@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Wayang yang kian dilupakan masyarakat jamak teringat kala mendekati momen…