SOLOPOS.COM - Pengunjung berenang di Umbul Ponggok, Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Rabu (28/6/2017). (Taufiq Sidik Prakoso/JIBi/Solopos)
Dana desa tahun depan akan difokuskan untuk padat karya.
Solopos.com, SOLO — Desa-desa di Tanah Air didorong mengambangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya masih banyak desa setengah hati mengembangkan BUMDes tersebut.
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Anwar Sanusi, menyampaikan dana desa untuk tahun depan akan difokuskan untuk sektor padat karya, di antaranya adalah pembangunan infrastruktur.
Meski begitu, bukan berarti pengembangan BUMDes dikesampingkan. Hal ini karena ada beberapa desa yang alokasi dana desa kurang dari 2% untuk BUMDes.
Meski begitu, bukan berarti pengembangan BUMDes dikesampingkan. Hal ini karena ada beberapa desa yang alokasi dana desa kurang dari 2% untuk BUMDes.
“Jumlah BUMDes terus meningkat, saat ini ada 22.000 lebih dari tahun lalu yang hanya 18.000 BUMDes dari 74.910 desa. Semangat pengembangan terus meningkat tapi beberapa di antaranya ada yang belum maksimal karena alokasi dana desa untuk BUMDes masih sangat kecil,” ungkap Anwar saat membuka acara Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa melalui BUMDes di Swissbelinn Saripetojo Solo, Senin (13/11/2017).
Dia mengatakan apabila berhasil, badan tersebut bisa menjadi penopang untuk membentuk desa mandiri. Saat ini ada lebih dari 50 BUMDes yang memiliki omzet di atas Rp500 juta per tahun, bahkan mencapai miliaran rupiah, diantaranya adalah Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten, dengan omzet hingga Rp12 miliar per tahun.
Diakuinya masih banyak desa yang belum mengetahui bisnis apa yang dikelola sehingga sebagian besar memilih usaha simpan pinjam. Untuk itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggandeng sejumlah pihak, di antaranya perguruan tinggi dan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).
“Makanya kita gandeng juga forum Pertides (Perguruan Tinggi untuk Desa) untuk kita mendampingi BUMDes,” imbuhnya.
Menurut dia, meski BUMDes hadir tapi tidak boleh mematikan usaha masyarakat setempat. Justru, BUMDes harus menjadi wadah yang merangkul dan mengembangkan potensi serta usaha masyarakat desa.
“Kita ingin seluruh desa punya BUMDes. Target tahun 2018 semua desa juga punya akses untuk ke e-BUMDes,” ujarnya.
Direktur BUMDes Karang Rejek, Wonosari, Gunungkidul, Ton Martono, mengatakan desanya saat ini memiliki beberapa lini bisnis unggulan, di antaranya adalah penyediaan air bersih yang telah digunakan 1.348 pelanggan dan mengairi tiga desa tetangga.
Dia mengungkapkan ide pembuatan penyediaan air bersih ini karena Gunungkidul terkenal dengan daerah kering sehingga saat kemarau panjang biasanya kesulitan air tapi sekarang dalam kondisi apapun air bersih tetap tersedia.
“Kami menggali tanah kedalaman 150 meter dengan kapasitas air 20 liter/detik. Selain itu, program unggulan lain adalah penyediaan kredit mikro bagi warga untuk memotong rantai rentenir yang menyusahkan warga,” kata Ton.
Dia mengatakan pembiayaan tersebut maksimal Rp3 juta dengan tenor hingga dua tahun. Tak hanya itu, perlahan sistem ijon pun dihilangkan dengan membeli hasil panen petani sebelum dibeli tengkulak. Selain menghilangkan sistem ijon, hal tersebut juga untuk menjaga harga enggak anjlok saat tiba di pasar induk.
“Omzet BUMDes mencapai Rp700 juta per tahun, Rp74 juta di antaranya dimasukkan ke PADes [pendapatan asli desa] 40% untuk operasional, 5% untuk sosial dan 5% untuk dana pendidikan,” pungkasnya.