Sejumlah peserta seleksi penerimaan perangkat desa dari Kecamatan Wonosegoro berbincang dengan perwakilan pejabat kecamatan setempat, Senin (13/11/2017). (Istimewa) Sejumlah peserta seleksi penerimaan perangkat desa dari Kecamatan Wonosegoro berbincang dengan perwakilan pejabat kecamatan setempat, Senin (13/11/2017). (Istimewa)
Senin, 13 November 2017 16:35 WIB Akhmad Ludiyanto/JIBI/Solopos Boyolali Share :

PEMERINTAHAN BOYOLALI
Gelombang Aksi Protes Hasil Seleksi Perangkat Desa Meluas di Sejumlah Kecamatan

Gelombang aksi protes warga terkait hasil tes seleksi perangkat desa meluas hingga sejumlah kecamatan di Boyolali.

Solopos.com, BOYOLALI — Gelombang protes terkait kejanggalan hasil tes penerimaan perangkat desa di Boyolali kian meluas. Setelah protes terjadi Kecamatan Teras, aksi keprihatinan serupa juga terjadi di Sawit, Wonosegoro, Karanggede, Nogosari, Ngemplak, dan sejumlah kecamatan lainnya.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Senin (13/11/2017), sejumlah perwakilan peserta tes dari Kecamatan Karanggede mendatangi kantor kecamatan setempat. Mereka ditemui Camat Karanggede, Ariyuwono. (Baca: 6 Kejanggalan dalam Seleksi Perangkat Desa Boyolali)

Dalam kesempatan itu, mereka menuntut transparansi hasil tes yang penuh kejanggalan, mulai molornya pengumuman, soal-soal yang tak disegel, pengumuman nilai tes yang tak distempel, dan nilai yang tak masuk akal.

Sayangnya dalam pertemuan itu mereka tak mendapatkan hasil memuaskan. Panitia seleksi tak bisa ditemui dengan alasan kesibukan. Sementara Camat juga tak bisa memberikan hak untuk memenuhi tuntutan mereka.

“Kami hanya menjalankan aturan. Jika meminta hasil tes dibuka semua, harus mengajukan permohonan kepada Pak Bupati,” ujar Camat Karanggede, Ariyuwono, menjawab tuntutan perwakilan peserta. (Baca: PPDI Serukan Seleksi Perangkat Desa Boyolali Diulang)

Koordinator aksi, Novia Ariyanto, mengaku sangat kecewa atas pertemuan itu karena panitia enggan menemui peserta. “Kami tak puas dengan pertemuan ini. Kami akan kembali menuntut dengan membawa massa lebih banyak,” ujar Novia.

Aksi serupa juga terjadi di Kecamatan Wonosegoro. Warga mendatangi kantor kecamatan setempat dan menuntut hal yang sama. Namun, lagi-lagi jawaban sama pula yang didapatkan massa. Mereka tak bisa menemui panitia seleksi dan disarankan melayangkan surat permohonan ke Bupati Boyolali.

Aksi di waktu nyaris bersamaan terjadi di Kecamatan Sawit. Perwakilan peserta semula ingin bertemu dengan panitia seleksi dari UPTD Pendidikan Dasar, namun tak membuahkan hasil. Alasannya, UPTD Dikdas tak memiliki wewenang menjawab karena sudah menjadi dokumen rahasia.

“Kami hanya ditemui Sekcam, namun tak mendapatkan jawaban berarti karena Sekcam lebih banyak menjawab tak tahu masalah itu,” jelas perwakilan peserta, Patih Arwani. (Baca: Hasil Seleksi Perangkat Desa Boyolali Bisa Digugat ke PTUN)

Aksi serupa sebenarnya juga terjadi di Nogosari, Sambi, Simo, Ngemplak, dan lain-lainnya. Namun, mereka tak bisa menemui pejabat berwenang, . Camat setempat sedang keluar kota untuk kepentingan takziah. “Benar. Para camat banyak yang ke Grobogan untuk takziah,” ujar Kapolsek Simo, AKP Bambang Mursito.

Terpisah, Camat Ngemplak, Nugroho, saat dihubungi Solopos.com mengatakan yang berhak menjawab dan menjelaskan hasil tes adalah langsung Bupati Seno Samodro. Caranya, dengan mengajukan surat permohonan atas nama perorangan.

“Itu sudah menjadi instruksi beliau [Bupati]. Kami tak memiliki wewenang menjawab. Peserta silakan mengajukan permohonan surat izin,” jawabnya. Bupati Seno Samodro hingga berita ini diunggah belum bisa dimintai konfirmasi.

 

Loading...

Kolom

GAGASAN
Dilema antara Pakem dan Showbiz

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (8/11/2017). Esai ini karya Muh. Fajar Shodiq, dosen Sejarah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah fajarshodiq70@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Wayang yang kian dilupakan masyarakat jamak teringat kala mendekati momen…