Pekerja membongkar atap Pasar Klewer Solo sisi timur, belum lama ini. (Bayu Jatmiko Adi/JIBI/Koran Solo) Pekerja membongkar atap Pasar Klewer Solo sisi timur, belum lama ini. (Bayu Jatmiko Adi/JIBI/Koran Solo)
Senin, 13 November 2017 19:36 WIB Farida Trisnaningtyas/JIBI/Solopos Solo Share :

PASAR TRADISIONAL SOLO
Konsultasi dengan Kemendag Mentok, Revitalisasi Pasar Klewer Timur Batal?

Revitalisasi Pasar Klewer timur terancam batal menyusul gagalnya konsultasi dengan Kementerian Perdagangan.

Solopos.com, SOLO — Pembangunan Pasar Klewer Timur terancam batal setelah konsultasi Komisi III DPRD Solo dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menemui jalan buntu, akhir pekan lalu.

Selain proyek ini tak mungkin digarap dengan sistem tahun jamak, revitalisasi pasar tekstil ini juga berpeluang kecil bisa dianggarkan dalam APBN 2018. Sebenarnya dana Rp48 miliar dari pemerintah pusat sudah tersedia untuk revitalisasi pasar tersebut. (Baca: Lelang Proyek Pasar Klewer Timur Gagal Lagi, Ini Penyebabnya)

Namun, proyek ini belum bisa dikerjakan karena dua kali lelang gagal lantaran tak membuahkan pemenang. Mepetnya waktu lantaran anggaran baru cair mendekati akhir tahun sehingga membuat rekanan tak berani mengambil risiko.

Terlebih proyek ini bukan berstatus multiyears sehingga sederet sanksi maupun denda membayangi kontraktor jika gagal merampungkannya hingga akhir 2017. Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto, mengatakan revitalisasi Pasar Klewer Timur terancam batal.

Hal ini setelah konsultasi dengan Kemendag tak membuahkan hasil bagus. Selain kondisinya berbeda ketika menangani pembangunan Pasar Klewer barat, nilai anggaran yang diberikan juga berpengaruh. (Baca: Dana Rp48 Miliar untuk Pasar Klewer Timur Cair, Pemkot Malah Dilema)

“Proyek ini tak bisa digarap dengan sistem tahun jamak. Sedangkan peluang untuk dianggarkan pada APBN 2018 juga kecil. Kondisinya berbeda dengan Pasar Klewer barat dulu yang mesti dibangun lantaran terkena bencana kebakaran. Selain itu, nominal bantuan yang hanya Rp48 miliar tak boleh dikerjakan Badan Usaha Milik Negara [BUMN] yang punya batas minimum proyek adalah Rp100 miliar,” paparnya kepada wartawan, Senin (13/11/2017).

Tak pelak anggaran revitalisasi pasar di bawah Rp50 miliar itu hanya boleh digarap rekanan lokal regional berskala kecil. Namun demikian, dengan sisa waktu kurang dari dua bulan, tak ada kontraktor yang berani mengambil risiko besar untuk mengerjakannya.

Sebelumnya, Pemkot mengaku ada sejumlah rekanan yang ikut lelang proyek besar ini, tapi mereka tak memenuhi syarat. Di sisi lain, sebenarnya Kemendag memiliki program dari Presiden terkait revitalisasi 5.000 pasar tradisional selama lima tahun.

Dalam hal ini pasar tipe C dan D yang menjadi prioritas, yakni pasar tradisional kecil dengan anggaran di bawah Rp15 miliar. Jika Pasar Klewer timur masuk plot ini untuk APBN 2018, alokasi anggarannya terlalu besar.

“Anggaran Rp48 miliar untuk Pasar Klewer timur itu bisa dipergunakan untuk merevitalisasi 10 pasar tradisional di berbagai daerah,” imbuhnya.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga memiliki dana besar untuk membangun pasar, tapi dengan syarat terkena bencana. Sebagai contoh, revitalisasi Pasar Johar Semarang yang dikucuri dana lebih dari Rp100 miliar setelah terbakar pada 2015.

Pencairan bantuan untuk Pasar Johar ini berbarengan dengan keluarnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Pasar Klewer timur. “Kemenkeu tak mau lagi menganggarkan untuk Pasar Klewer timur sebagai terkena bencana sehingga tak bisa mengalokasikannya kembali pada APBN 2018,” ungkapnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Solo, Maria Sri Sumarni, menambahkan anggaran Rp48 miliar untuk Pasar Klewer Timur kembali ke kas negara apabila tidak digarap tahun ini. Selain itu, proyek ini juga tak bisa dikerjakan dengan sistem tahun jamak.

“Hal ini sangat disayangkan karena lelang proyek sebanyak dua kali juga gagal. Solusinya dari Kemendag harus dianggarkan lewat APBD kota. Akan tetapi, Pemkot tengah mengupayakan mencari bantuan ke Pusat untuk hal ini,” jelasnya. (Baca: Revitalisasi Pasar Klewer Timur Terkendala 2 Persoalan)

Padahal sebanyak 546 pedagang Pasar Klewer timur sudah pindah ke pasar darurat di Alun-alun Utara sejak September 2017 lalu. Bahkan, pasar lama mereka kini telah dirobohkan. Di satu sisi, Pemkot juga dibebani dengan biaya sewa Alut yang mencapai Rp2,5 miliar. Sewa Alut milik Keraton Solo ini berakhir pada Juli 2018.

Sementara itu, persoalan Pasar Klewer barat juga belum kelar meski kini sudah kembali beroperasi. Dari hasil konsultasi dengan Kemendag pula diketahui Pemkot Solo berutang Rp7,9 miliar kepada rekanan yang menggarap proyek bernilai ratusan miliar rupiah tersebut.

Sayangnya, kabar ini tak pernah sampai ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo atau pun Komisi III DPRD Solo. “Salah satu pejabat di Kemendag menginfomasikan Wali Kota Solo berkirim surat ke Kemendag yang intinya meminta tambahan dana kekurangan pembangunan Pasar Klewer barat. Kami jelas kaget karena tak ada satu pun anggota maupun pimpinan [Komisi III] yang tahu soal kekurangan dana itu. Kami menunggu penjelasan lebih lanjut dari eksekutif mengenai ini,” tutur Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Sugeng.

Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto, mengatakan informasi tersebut mesti ditelusuri lebih detail. Dalam hal ini sejumlah pihak tersebut duduk satu meja untuk meluruskan kaitan adanya hutang Rp7,9 miliar soal pembayaran rekanan proyek Pasar Klewer barat.

“Begitu pula dengan pembangunan Pasar Klewer timur. Pemkot sudah melayangkan surat pemberitahuan secara resmi mengenai kondisi ini sehingga menunggu jawabab secara resmi dari Kemendag atau pemerintah pusat,” jelasnya.

 

Loading...

Kolom

GAGASAN
Dilema antara Pakem dan Showbiz

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (8/11/2017). Esai ini karya Muh. Fajar Shodiq, dosen Sejarah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah fajarshodiq70@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Wayang yang kian dilupakan masyarakat jamak teringat kala mendekati momen…