SOLOPOS.COM - Suasana kemacetan di Pantai Baron, Gunungkidul (Bhekti Suryani/JIBI/Harian Jogja)
Bus Rapid Transit (BRT) dianggap cocok dengan kondisi Jogja.
Harianjogja.com, JOGJA— Jogja diprediksi bakal semakin macet mengingat pembangunan yang terus berderap di wilayah ini. Pemda DIY menyatakan, tidak akan memilih kereta untuk angkutan perkotaan guna mengatasi kemacetan.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto. Ia mengatakan, pembangunan yang ideal, sejahtera, maju dan tidak macet, sulit tercapai. Pasalnya, ketika berbicara pertumbuhan ekonomi, dimensinya adalah mendatangkan orang sebanyak-banyaknya. Ketika semakin banyak orang yang datang, mesti jalanan akan semakin padat.
“Pembangunan itu kan enggak ada yang ideal. Kira-kira mesti ada sesuatu yang harus dikorbankan. Kemacetan itu adalah pilihan yang tidak bisa ditolak,” kata Tavip, Jumat (10/11/2017).
“Pembangunan itu kan enggak ada yang ideal. Kira-kira mesti ada sesuatu yang harus dikorbankan. Kemacetan itu adalah pilihan yang tidak bisa ditolak,” kata Tavip, Jumat (10/11/2017).
Pria penyuka gowes itu mencontohkan, tujuan dibangunnya New Yogyakarta International Airport (NYIA) saja untuk melayani 20 juta penduduk selatan Pulau Jawa. Sehingga orang-orang Pacitan tak perlu lagi ke Bandara Juanda untuk terbang, atau pun orang Cilacap yang harapannya tak perlu ke Semarang jika ingin bepergian dengan pesawat.
Dengan semakin banyaknya orang yang datang otomatis akan membuat DIY semakin penuh dengan manusia. Contoh lain, adalah bertumbuhnya sektor perhotelan dan restoran beberapa tahun ini di daerah perkotaan Jogja. Tavip mengatakan, hal tersebut menarik minat orang-orang untuk merantau ke kota, baik dari dalam DIY sendiri [urbanisasi] maupun yang datang dari luar daerah.
Tavip mengatakan, sebagai solusi jangka panjang, Pemda DIY akan mengadopsi hasil kajian dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang transportasi perkotaan.
Pemda DIY kata dia tidak akan mengakomodasi layanan kereta perkotaan untuk mengatasi kemacetan. Alasan kenapa moda transportasi tersebut tidak dimasukkan dalam rencana jangka menengah karena alasan kesiapan masyarakat.
“Yang susah bukan membangun infrastrukturnya tapi membangun dimensi sosialnya. Karena di negara maju, train [kereta] enggak ada palang pintunya dan beriringan dengan pengguna transportasi lain. Kalau budaya kita kan bahaya,” terangnya.
Peneliti Pustral Arif Wismadi mengatakan, memang untuk melakukan perubahan sistem pelayanan infrastruktur perkotaan seperti halnya untuk transportasi, tidak cukup hanya aspek teknis tapi juga perlu pendekatan dengan rekayasa sosial.
Namun yang pertama, katanya, untuk berani melakukan perubahan, yang paling penting adalah menjauhkan diri dari kelembaman psikologis atau mental block yang mempersepsikan bahwa perubahan tidak bisa dilakukan.
“Jogja saat ini sangat beruntung, dengan adanya status keistimewaan maka beberapa keberanian untuk perubahan sistem pelayanan kota telah terwujud, salah satu hasil nyatanya adalah revitalisasi Malioboro,” jelas Aris Wismadi.
Ia melanjutkan, dengan pendekatan rekayasa sosial, maka akan mempertemukan solusi teknis dan meredam konfik akibat adanya pertentangan kepentingan dari perubahan pemanfaatan jalan. Pendekatan rekayasa sosial, imbuhnya, juga memerlukan keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh pemerintahan, khususnya yang berpengaruh, terpercaya dan disegani oleh berbagai komunitas.
Pada kesempatan itu, ia juga menyatakan, yang paling realistis untuk dibangun untuk mengatasi kemacetan adalah Bus Rapid Transit (BRT), “Saat investasinya cukup, bisa ditingkatkan lajurnya menjadi berbasis rel menjadi semacam trem atau Light Rail Transit (LRT),” kata dia.