SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berjalan kaki menuju lokasi Upacara Parade dan Defile HUT ke-72 TNI Tahun 2017 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten Kamis (5/10/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Setpres/Agus Suparto)
Presiden Jokowi disarankan memilih Panglima TNI yang baru dari AU atau AL sebagai ganti Jenderal Gatot Nurmantyo.
Solopos.com, JAKARTA — Jenderal Gatot Nurmantyo akan pensiun dari jabatan Panglima TNI pada Maret 2017. Koalisi Masyarakat Sipil pun mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencari pengganti dari jenderal Angkatan Laut (AL) atau Angkatan Udara (AU).
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Imparsial, Elsam, Kontras, Setara Institute, ICW, dan Lingkar Madani Indonesia menyarankan Presiden Jokowi segera mengajukan nama calon Panglima ke DPR. Tujuannya agar DPR punya waktu untuk menelusuri rekam jejak para calon.
Koalisi Masyarakat Sipil menyarankan Jokowi mengajukan calon Panglima TNI yang baru berasal dari matra AL atau AU. Sebab, TNI AD sudah mendapat giliran dengan Gatot Nurmantyo. Baca juga: Jokowi Didesak Tak Angkat Panglima TNI Seperti Gatot Nurmantyo.
“Melihat Panglima TNI saat ini yang berlatarbelakang Angkatan Darat, maka posisi Panglima TNI berikutnya harus dirotasi ke Angkatan Udara atau Angkatan Laut,” kata Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam konferensi pers di kantornya, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/11/2017), diberitakan Suara.com.
Gufron menekankan pola rotasi jabatan seperti itu penting untuk membangun soliditas dan profesionalitas tentara. Sesuai Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang tentang TNI, yang isinya menyatakan bahwa jabatan panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
“Mengacu UU TNI perlu ada rotasi, dengan begitu secara internal TNI jauh lebih bagus, lebih solid,” ujar dia.