Puluhan kepala desa melepaskan seragam Korpri-nya dan ditumpuk di lantai sebagai bentuk protes di pendopo Setda Pemkab Sleman, Jumat (10/11/2017). (Sekar Langit Nariswari/JIBI/Harian Jogja) Puluhan kepala desa melepaskan seragam Korpri-nya dan ditumpuk di lantai sebagai bentuk protes di pendopo Setda Pemkab Sleman, Jumat (10/11/2017). (Sekar Langit Nariswari/JIBI/Harian Jogja)
Sabtu, 11 November 2017 07:40 WIB Sekar Langit Nariswari/JIBI/Harian Jogja Sleman Share :

Puluhan Kades Geruduk Pemkab Sleman Lalu Lepas Baju Korpri

Kepala Desa protes penyusunan kebijakan desa.

Solopos.com, SLEMAN— Puluhan kepala desa (kades) di Sleman menggelar aksi proses terkait penyusunan kebijakan desa yang tak melibatkan kades. Aksi ini juga diwarnai kekecewaan karena kades tak bisa ikut serta dalam Pekan Olah Raga (POR) Korpri yang digelar beberapa waktu lalu.

Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Paguyuban Manik Moyo ini menggelar protesnya pada Jumat (10/11/2017). Beramai-ramai, para kades ini mencopot seragam Korpri berwarna biru yang dikenakannya dan ditumpuk di lantai pendopo Setda Pemkab Sleman. Tindakan ini sebagai wujud kekecewaan karena implementasi UU Desa di Sleman selama ini dianggap tidak konsisten.

Tomon, Humas Paguyuban Manik Moyo mengatakan jika reguasi itu berlum berjalan optimal karena kewenangan desa belum sepenuhnya sesuai. Selain itu, penyusunan kebijakan desa juga seharusnya melibatkan kades dan perangkat desa. Salah satunya seperti pengisian perangkat desa di mana desa hanya berwenang sebagai pelaksana semata. “Supaya hasilnya lebih akomodatif dan aspiratif, sesuai kebutuhan desa, karena kita yang tahu” ujarnya.

Dalam sejumlah orasi yang dilakukan, diketahui pula jika para kades ini merasa kecewa dan tidak diakui karena tidak disertakan dalam POR Korpri. Padahal, banyak potensi olahraga yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Terkait hal ini, Tomon menyatakan itu sebagai keluhan meski bukan substansi utama. “Tersinggung wae areap olahraga tapi ra oleh,” kata kepala Desa Wonokerto, Turi ini.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman, Sumadi mengatakan jika keluhan terkait regulasi itu tak bisa serta merta diputuskan. Pasalnya, harus ada komunikasi dulu dengan jajaran DPRD. Sedangkan terkait keikutsertaan dalam POR Korpri itu memang ajang tersebut hanya digelat terbatas di lingkup pemerintah daerah. Ketegangan ini menurutnya hanya hasil dari komunikasi yang kurang baik semata namun akan sekaligus menjadi evaluasi untuk kegiatan mendatang.

lowongan pekerjaan
CV SENTRA CIPTA, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Banyak Pelajaran dari Gregoria

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (6/11/2017). Esai ini karya Agus Kristiyanto, guru besar Analisis Kebijakan Pembangunan Olahraga di Universitas Sebelas Maret dan tinggal di Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Alamat e-mail penulis adalah aguskriss@yahoo.co.id. Solopos.com, SOLO — Hari-hari ini adalah periode…