SOLOPOS.COM - Ilustrasi Paradise Papers (icij.org)
KPK tak buru-buru menyelidiki kemungkinan adanya dana hasil skandal korupsi dari data yang terungkap Paradise Papers.
Solopos.com, JAKARTA — Kendati menyebut sejumlah nama politikus dan pejabat publik dalam dokumen Paradise Papers, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bersikap soal kemungkinan aliran dana hasil korupsi ke negeri suaka pajak.
Deputy Pencegahan KPK Pahala Nainggolan belum berkomentar seputar kemungkinan skandal tersebut. Meski demikian, berpijak pada kasus sebelumnya yakni Panama Papers, ada kemungkinan skandal itu terkait para pengusaha.
“Waktu Panama jumlahnya sedikit banget penyelenggara negaranya kurang dari lima,” kata Pahala kepada Bisnis/JIBI belum lama ini.
Selain dugaan keterlibatan penyelenggara negara, Pahala mengatakan tak semua nama yang disebut bisa langsung diidentifikasi terkait kejahatan tertentu. “Ini saja belum dikonfirmasi semua apa benar nama itu penyelenggara negara, kebanyakan sih pengusaha ya,” ungkapnya.
Sebelumnya, dunia kembali dihebohkan dengan publikasi Paradise Papers. Dokumen ini merupakan hasil investigasi global yang dilakukan oleh ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) terhadap orang-orang terkenal dan perusahaan-perusahaan besar di dunia.
Dokumen berisi 13,4 juta file yang sebagian besar berasal dari kantor firma hukum Appleby di Bermuda dan perusahaan trust Asiaciti, serta data dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di 19 yurisdiksi rahasia (tax havens/negara suaka pajak).
Dokumen ini, sebagaimana Panama Papers pada 2016 lalu, mengungkap berbagai informasi tentang pendirian perusahaan, kontrak bisnis, perjanjian-perjanjian rahasia, skema dan praktik penghindaran pajak, dengan bantuan para intermediaries lawyer, tax consultant, public accountant untuk mengelabuhi pajak.